Ekonomi

Utang Indonesia Berpotensi Melebihi Target pada 2018

 

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah diingatkan agar lebih berhati-hati mengelola utang, apalagi terbuka kemungkinan pada tahun depan penarikan utang baru bakal melebihi target. Untuk itu, utang negara yang sudah mencapai 3.866,45 triliun rupiah per akhir September 2017 mesti dievaluasi lebih mendalam manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat.

Sebab, jumlah utang yang kian menjulang itu dinilai tidak terlalu berdampak bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan sektor produktif. Dalam RAPBN 2018, penarikan utang baru ditargetkan sebesar 399,2 triliun rupiah, atau lebih kecil dibandingkan dengan penambahan utang baru dalam APBNP 2017 yang mencapai 461,3 triliun rupiah.

Namun, pada tahun depan ada jatuh tempo utang pemerintah sebesar 354,36 triliun rupiah, terdiri atas pinjaman 75,59 triliun rupiah dan surat berharga negara (SBN) senilai 278,77 triliun rupiah.

Baca juga :  Utang Pemerintah Membengkak jadi Rp 3.779,98 triliun

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengemukakan mencermati adanya beban pembayaran utang jatuh tempo sebesar itu maka target penambahan utang baru 2018 berpotensi untuk dikoreksi.

“Melihat jatuh tempo utang di 2018, nampaknya akan ada peningkatan utang yang lebih ekspansif. Itu yang perlu dicermati,” ujar dia, di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Menurut Bhima, salah satu alasan pemerintah harus menarik utang baru melebihi target tahun depan itu lantaran kinerja yang buruk dalam menggali sumber-sumber pendapatan negara sehingga target penerimaan tidak tercapai.

“Kemungkinan, ada dua skenario yang akan dilakukan pemerintah. Pertama, meningkatkan jumlah utang saat pembahasan APBN 2018 dengan DPR. Kedua, menambah utang di semester kedua melalui pembahasan APBN-Perubahan 2018,” ungkap dia.

Baca juga :  PGN dan Pelindo III Sinergi Bangun Terminal LNG di Tanjung Perak

Outlook penerimaan pajak 2018, lanjut dia, masih dalam taraf waspada karena tidak ada dorongan lagi dari penerimaan ekstra seperti tax amnesty. “Agar tidak mengganggu jalannya perekonomian, pemerintah harus segera lakukan rasionalisasi pembangunan infrastruktur,” kata Bhima.

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!