News

FKP2B Cikarang Mengecam Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

CIKARANG, EDUNEWS.ID – Pedagang yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Pasar Baru (FKP2B) Cikarang mengecam pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Sunandar yang dimuat dibeberapa media online lokal pada Jum’at (30/3/2017).

Sunandar mengatakan bahwa revitalisasi Pasar Baru Cikarang mengunakan APBD Kabupaten Bekasi dinilai tidak mungkin. Karena membutuhkan menurutnya, hal itu membutuhkan anggaran yang besar. Hal tersebut disampaikan Sunandar, setelah menerima desakan dari FKP2B Cikarang yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.

Ketua Umum FKP2B Cikarang, Yuli Sri Mulyati menyesalkan apa yang telah disampaikan oleh Sunandar. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) lebih dahulu mampu membangun Stadion Wibawa Mukti dengan mengunakan dana APBD yang lebih besar dari dana yang dikeluarkan untuk revitalisasi Pasar Baru Cikarang.

Baca juga :  RS Swasta di Bekasi belum Jalin Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

“Revitalisasi Pasar Baru Cikarang itu kan hanya Rp 500 miliar, Sunandar mengatakan enggak mampu. Sementara, Pemkab bangun Stadion Wibawa Mukti dengan mengunakan APBD sebesar Rp 700 miliar mampu. Ini kan jelas sangat aneh,” katanya dalam rilis yang diterima edunews.id, Sabtu (1/4/2017).

Selain itu, Lanjut Yuli stadion bukanlah suatu kebutuhan masyarakat banyak. Berbeda dengan adanya pasar di sebuah daerah yang jelas merupakan kebutuhan bagi masyarakat banyak.

Lebih jauh, Yuli mengatakan pernyataan yang keluar dari mulut Ketua DPRD hanya sebagai alasan agar revitalisasi tetap pada sistem Build Operate Transfer (BOT) yang hanya akan menyengsarakan para pedagang.

Yuli menilai, pernyataan Sunandar sangat jelas menunjukan bahwa pemerintah kita tidak pernah memikirkan keselamatan hidup masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya dalam hal ini pedagang.

Baca juga :  Gaji Guru Honorer di Kabupaten Bekasi Tak Dibayar Selama Empat Bulan

“Mereka hanya mementingkan kelompok pemodal saja,” kesalnya.

Hal senada disampaikan oleh Rizki Irwansyah bagian dari keluarga FKP2B Cikarang. Rizki menegaskan, agar seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam memutuskan kebijakan selalu mengedepankan kepentingan umum dari kepengtingan kelompok. Desakan agar tolak BOT untuk Revitalisasi Pasar Baru Cikarang merupakan kepentingan umum. Sementara BOT adalah Kepentingan Kelompok.

“DPRD dirasa tidak perlu melakukan pembahasan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pasar Baru Cikarang. Sebab, untuk kepentingan dan kebutuhan orang banyak adalah hirarki tertinggi dalam mengambil keputusan,” jelas mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Rizki yang juga Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat meminta kepeda Sunandar selaku Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dan Mulyana Muctar, Ketua Komisi II yang membidangani perdagangan untuk mundur jika tidak bisa menoloah sistem BOT dalam revitalisasi pasar.

Baca juga :  Bupati Bekasi : SMA Tak Boleh Pungut Biaya

EDUNEWS.ID

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com