Ekonomi

Freeport suka Ingkar Janji, Pemerintah harus Waspada

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Gerakan Nasionalisasi Energi dan Mineral (GNEM) dengan sahnya Indonesia mengambil alih 51 persen saham tambang di Timika Papua yang pada hari Kamis ini (12/7/2018) didapat melalui Head of Agreement (HoA) antara pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoRan yang berlangsung di Kementerian Keuangan, sangat mensyukuri atas keberanian dan ketegasan pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebab bagaimanapun tambang di bumi Timika Papua adalah milik negara dan bangsa Indonesia sendiri.

Akan tetapi Komandan GNEM Binsar Effendi Hutabarat yang juga Panglima Gerakan Spirit ’66 Bangkit (GS66B) mengungkapkan, pihaknya tetap meminta pemerintah Indonesia mewaspadai pengingkaran pihak PT Freeport Indonesia (PT FI) yang selama ini mereka janjikan.

“Tahun 2014 PT FI yang diwajibkan setor 5 persen dari nilai smelter sebagai bentuk jaminan atas kesungguhan mereka yang ingin bangun smelter tapi dilanggarnya dan smelter dimaksud sampai saat ini belum pernah terbukti adanya”, ujar Binsar Effendi yang juga Ketua Umum eSPeKaPe (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina) dalam rilisnya, Kamis (12/7/2018).

Padahal, menurut Binsar, sejak tahun 1997 terkait PT FI harusnya sudah selesai divestasinya 51 persen pada Desember 2011, realitanya hanya 9,63 persen sampai saat ini

“bahkan beredar info bahwa deviden atas secuil saham itupun PTFI sering menunggak membayarnya,” bebernya. 

Sementara terkait HoA hari ini, belum terlihat adanya kepastian kapan PT Inalum bisa menguasai saham 51 persen. Sebaliknya seperti ada kepentingan terselubung hal kepastian PT FI bisa beroperasi sampai dengan tahun 2041. 

“Hal inilah yang menjadi concern GNEM, concern-nya bangsa Indonesia”, tegasnya. 

Hal pengingkaran yang sudah dijanjikan PT FI sekian lamanya oleh Koordinator Eksekutif GNEM Muslim Arbi, bukanlah tidak berdasar dan hal ini demi kepentingan transparansi dan menghindari spekulatif yang dibaca di ruang publik.

Terkait divetasi, tutur Muslim yang juga Koordinator Eksekutif Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK), sudah dari tahun 1997 sudah tercantum pada Pasal 24 Kontrak Karya (KK).

“Begitu pula pada Juli 2014 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sudah di atur jaminan kesungguhan PT FI untuk membangun smelter dengan menyetorkan 5 persen dari nilai smelter sebagai syarat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merekomendasikan ekspor konsentrat. Ini ‘kan suatu fakta serta kedaulatan kita sebagai suatu bangsa yang merdeka selalu saja mengalah ditengah PT FI kerap ingkar janji secara terang benderang”, imbuh Muslim.

“Mudah-mudahan saja dengan Kementerian ESDM yang mewakili pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi jangan  begitu mudahnya memberikan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sampai dengan tahun 2041, sebelum divestasi saham 51 persen dari PT FI kepada PT Inalum segera direalisasikan. Jangan mudah diingkari janji lagi oleh mereka” pungkas Muslim Arbi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia bersama Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), perusahaan induk dari PT Freeport Indonesia, telah menyepakati Heads of Agreement (kesepakatan pokok) terkait proses peralihan sebagian kepemilikan saham PT Freeport Indonesia. 

Dalam rilisnya pada Kamis (12/7/208), pihak Freeport mengungkapkan, kesepakatan tersebut adalah bagian dari proses yang memungkinkan Pemerintah untuk memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia.

Kedua perusahaan yang akan menjadi pemegang saham PT Freeport Indonesia, yaitu PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan Freeport-McMoRan Inc. telah sepakat untuk melanjutkan program jangka panjang yang telah dan tengah dijalankan oleh PT Freeport Indonesia. 

Sebagai entitas bisnis Indonesia, PT Freeport Indonesia meyakini bahwa kesepakatan pokok tersebut akan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Dalam kesepakatan ini, para pihak menyepakati keberlangsungan operasi PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041 dengan mekanisme yang akan didetailkan lebih lanjut. Tercapainya kesepakatan ini akan menguatkan kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc. selaku pemegang saham PT Freeport Indonesia.

PT Freeport Indonesia meyakini bahwa perpanjangan izin operasi akan memberikan jaminan bagi investasi bernilai miliaran dolar dan memberikan kepastian bagi seluruh pemegang saham PT Freeport Indonesia, karyawan, masyarakat Papua, pemasok dan kontraktor, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Freeport-McMoRan tetap berkomitmen untuk kesuksesan PTFI,” kata Richard Adkerson, Presiden dan Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc. dalam rilisnya. 

“Kami bangga dengan apa yang telah kami capai dalam lebih dari 50 tahun sejarah kami, dan kami sangat menantikan masa depan selanjutnya.” tuturnya. 

Perpanjangan operasi ini akan meningkatkan manfaat secara signifikan bagi Pemerintah Indonesia di masa mendatang. Dengan kepastian investasi dan operasi hingga tahun 2041, 

“kami memperkirakan manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah, serta dividen kepada Inalum dapat melebihi USD 60 miliar,” tutupnya. 

Facebook Comments

Most Popular

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!