Hukum

Grasi Kepada Koruptor, NCID : Komitmen Jokowi Dalam Memberantas Korupsi semakin Lemah

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, pemberian grasi kepada koruptor semakin menguatkan dugaan publik semakin lemahnya komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi terbukti benar, padahal hingga saat ini kasus korupsi masih dalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime), hal ini terlihat dari amar putusan kasasi Mahkamah Agung yang menambah sanksi hukuman Annas Ma’mun dari 6 tahun menjadi 7 tahun penjara.

“Memberikan grasi pada dasarnya memang merupakan hak prerogatif Presiden, akan tetapi dalam kondisi tingkat kejahatan korupsi yang saat ini berada dalam tingkat mengkhawatirkan dan sudah menjamur disemua lini maka sepatutnya Presiden bisa memberikan pertimbangan lebih teliti dalam memberikan grasi terutama yang berkaitan dengan masalah korupsi”, tutur Jajat dalam keterangannya, Rabu (27/11/2019).

Jajat menambahkan, belum hilang dalam ingatan publik atas pernyataan Jokowi yang memberikan angin segar untuk menerbitkan Perppu atas UU KPK yang baru, namun hingga saat ini tidak pernah dibuktikan oleh Jokowi, kaitannya dengan pemberian grasi kepada koruptor ini seperti sebuah penegasan jika Jokowi memang sejak awal tidak pernah perduli akan penegakan hukum kasus korupsi.

“Kejadian ini jelas merupakan preseden terburuk dalam penegakan hukum kasus korupsi di Indonsia, semua upaya KPK dalam memberantas korupsi pada akhirnya harus runtuh dengan pemberian grasi oleh Presiden, tanpa adanya komitmen jelas dari pemerintah mustahil negara ini bisa bebas dari korupsi”, tutup Jajat.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com