Nasional

Harap Jokowi Gabung Dua Kementerian ini, Ekonom UI Sebut Menterinya Eks Menkeu Era SBY

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Ekonom UI Faisal Basri meminta agar Jokowi menyatukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Penyatuan dibutuhkan agar kebijakan yang dikeluarkan kementerian tersebut tak saling bertentangan lagi.

“Saya kok melihat seolah-olah ada tembok tebal antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, sudah saatnya disatukan kembali,” tegas Faisal, Rabu (17/7/2019).

Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar Jokowi mau menunjuk Chatib Basri menjadi pemimpin lembaga yang menaungi bidang perdagangan dan industri itu untuk periode lima tahun ke depan. Menurutnya, eks Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini paham betul tentang perdagangan dan perindustrian.

“Siapa pun pemimpinnya jangan dari partai lah, sekali-sekali dipegang akademisi, Chatib Basri paling cocok, lahir batin paham dua persoalan ini (perdagangan dan perindustrian),” jelas Faisal.

Baca juga :  HMI dan KAHMI Bersinergi Kawal Pembangunan Kabupaten Tangerang

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengaku setuju dengan Faisal. Ia mengakui selama ini dua kementerian itu sering tak bisa seiring dan sejalan.

“Saya setuju karena itu kan artinya mensinkronkan penguatan industri yang dikaitkan dengan perdagangan global, karena kadang-kadang kebijakan ini tidak bisa dipisahkan arahnya. Kalau tidak sinkron, ada satu hal yang ke kanan, dan kiri,” kata Adhi.

Advertisement

Menurutnya, kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan dan perindustrian sebaiknya sinkron dari hulu sampai hilir. Jika beda di tengah jalan, ujung-ujungnya pemerintah harus menggelar rapat koordinasi (rakor) yang selama ini kerap dilakukan.

“Tidak selesai-selesai, rapat terus. Kami tidak harapkan seperti itu,” ucap Adhi.

Terkait siapa yang pantas mengisi kursi menteri bila kedua kementerian ini digabungkan, Adhi menyerahkannya kepada Presiden Jokowi. Ia tak terpaku pada satu pihak atau latar belakang seseorang.

“Yang penting kebijakan presiden dilaksanakan, orang politik bagus ada, pengusaha jelek juga ada. Tidak harus politisi, pengusaha, atau akademisi. Kalau bagus silahkan,” ujar Adhi.

cnn

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com