Nasional

HMI MPO, IMM, Pemuda Pancasila dan Koalisi Masyarakat Sipil di Makassar Aksi Tolak Penetapan Revisi UU KPK

MAKASSAR, EDUNEWS.ID- Ratusan massa dari sejumlah elemen mahasiswa dan pemerhati anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sulsel di Makassar berkumpul di kawasan Flyover Makassar dalam rangka aksi menolak penetapan hasil revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (18/92019).

Seperti diketahui, setelah mendapat kesepakatan dari pemerintah dan setelah melalui pembahasan yang terkesan terburu-buru, anggota DPR pada Selasa 17 September kemarin telah mensahkan hasil revisi UU KPK tersebut melalui rapat paripurna.

Massa aksi tersebut hingga berita ini diturunkan pada pukul 10.30 waktu indonesia barat (wib) terus berdatangan dan berkumpul di titik flyover.

” Kami yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil hari melakukan aksi damai penolakan penetapan hasil revisi UU KPK yang telah ketok palu di DPR,” kata Kordinator mimbar aksi, Tasrif saat memulai orasinya.

Baca juga :  Luhut Bantah Isu Jual Indonesia ke China

Tasrif yang juga pengurus HMI MP0 Cabang Makassar ini menuturkan, alasan penolakan terhadap disahkannya hasil revisi UU KPK hanya bermotif melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.

“Atas rekomendasi kajian dan pengamatan kami khususnya dari HMI MPO, dan intruksi dari PB HMI, maka kami menolak penetapan hasil revisi tersebut,” ujar alumni kampus Universitas Negeri Makassar ini.


Tasrif mengatakan, publik hari ini tiba-tiba dikejutkan oleh proses revisi UU Nomor 30 tahun 2002 yang mendadak dan tergesa-gesa sehingga abai terhadap aspirasi publik serta pihak terkait.

“Revisi memang suatu hal yang biasa atau dibolehkan manakala diperlukan. Tapi kita pertanyakan seberapa diperlukannya perubahan UU Nomor 30 tahun 2002 ini hingga membuatnya harus diselesaikan secara cepat?,” jelas Tasrif.

Baca juga :  Datangi KPU Pusat, PB HMI MPO Serahkan Dukungan Larangan Mantan Narapidana Ikut Pemilu

“Oleh karena itu kita harus menolak perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 yang telah ditetapkan oleh DPR,” teriaknya.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!