Nasional

HMI MPO : Jika Berpihak pada Pemberantasan Korupsi, Jokowi akan Terbitkan Perpu

JAKARTA, EDUNEWS.ID– Dorongan dan dukungan terhadap diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (PK) kepada presiden Jokowi terus disuarakan oleh sejumlah pihak. Di kalangan organisasi kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) telah mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lalu ada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI), sejumlah dosen dan kampus, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga publik terus mendorong presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu.

Terakhir, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei terhadap sikap publik, mayoritas masyarakat atau sejumlah 76 persen responden menginginkan Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK.

Ketua Umum HMI (MPO), Zuhad Aji Firmantoro menilai, desakan publik terhadap presiden Jokowi hendaknya menjadi pertimbangan kepada Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu demi menyelamatkan marwah pemerintahannya dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi di negeri ini.

Baca juga :  HMI MPO Cabang Palopo Gelar Dialog Lintas Generasi 'HMI Mau Dibawa Kemana?'

Ia menilai, sikap presiden Jokowi dalam merespon keinginan publik akan menjadi bukti jika Presiden berpihak pada pemberantasan korupsi.

“Perpu akan menjadi penanda keberpihakan presiden dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini,” kata Zuhad di Jakarta, Ahad (6/10/2019).

Dosen Hukum Universitas Al-Azhar Jakarta ini menambahkan, apapun argumentasinya, hari ini KPK masih tetap memiliki tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi. Hal itu menunjukan bahwa masyarakat masih menyimpan harapan yang besar terhadap kinerja KPK untuk menjaga negri ini dari para koruptor.

“Presiden sesuai kewenangannya mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang- undangan (Perpu) untuk mengaktifkan kembali Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tambah alumnus magister hukum UII ini.

Baca juga :  Viral Mobil Berplat B 1 Uno Masuk Jalur Busway, Sandiaga Sebut-Sebut Akhirat

Ia juga meminta DPR mendukung Perpu yang dikeluarkan oleh presiden tersebut sebagai upaya penyelamatan terhadap komitmen pemberantasan korupsi sebagaimana amanat reformasi 1998.

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!