Hukum

Buni Yani Kecam Tuntutan JPU

 

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Terdakwa kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) video pidato Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Buni Yani menolak keras tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tertuang dalam persidangan dengan agenda nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan kuasa hukum Buni Yani.

Koordinator penasehat hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian menjelaskan, selama penggalian keterangan saksi baik dari ahli maupun fakta, sama sekali tak menunjukan adanya unsur tindak pidana oleh kliennya.

“Tidak ada saksi yang dihadirkan melihat betul klien kami Buni Yani memotong video Ahok. Analisis yuridis yang dilakukan, itu asumsi JPU. Itu tidak ada ujaran kebencian, itu untuk ajakan berdiskusi,” kata Aldwin di ruang sidang Bapusipda Kota Bandung Jawa Barat, Selasa (17/10/2017).

Baca juga :  Ustadz Alfian Tanjung Resmi Ditahan

Bahkan, lanjut Aldwin, alat bukti maupun petunjuk barang bukti yang disodorkan jaksa penuntut selama persidangan, tak menunjukan keakuratan atas pasal yang disangkakan kepada Buni Yani.

“Tidak ada alat bukti yang lengkap di persidangan. Dengan demikian, Majelis Hakim meminta memutus perkara ini seadil-adilnya,” ujarnya.

Menurut dia, dalam kasus ini mestinya dianggap tuntas mengingat pelaku utama yaitu Ahok yang menyinggung Alquran Surat Al Maidah ayat 51 sudah divonis hakim dua tahun.

“Kasus ini berawal dari kekeliruan bicara pejabat publik, yaitu Basuki Tjahaja Purnama. Saudara Basuki menyindir surat Al Maidah yang sama sekali tidak ada hubungannya (dengan Buni Yani),” katanya.

Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Ahmad Taufik, menuntut terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, Buni Yani, agar dihukum dua tahun penjara.

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com