Hukum

Kahmi Minta PB HMI Cabut Laporan Terkait Ketua HMI (MPO)

PRESIDIUM KAHMI BANTEN, A JAZULI ABDILLAH

 

 

TANGERANG, EDUNEWS.ID – Langkah hukum yang diambil Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) terkait pelaporan Ketua Umum PB HMI (MPO), Muhammad Fauzi menuai reaksi keras dari Korps Alumni HMI (Kahmi) dan cabang-cabang.

Presidium Kahmi Banten A Jazuli Abdillah menyayangkan langkah yang dilakukan oleh Ketua Umum PB HMI, Mulyadi P Tamsir. Jazuli meminta Mulyadi untuk mencabut laporan tersebut karena ia menilai ranah hukum tidak menjamin penyelesaian persoalan internal organisasi.

“Sebaiknya Mulyadi Tamsir mencabut laporan tersebut. Ranah hukum tidak menjamin penyelesaian persoalan internal organisasi. Malah akan menghadirkan tontonan yang kontraproduktif,” kata Jazuli saat dihubungi edunews.id, Jum’at (12/1/2018).

Karena di HMI, lanjut Jazuli, mau MPO atau Dipo sama saja, persoalan sejarah saja yang memisahkan. Bila ini berlanjut, sangat tidak sesuai dengan semangat HMI di zaman now. Masih banyak persoalan bangsa yang membutuhkan peran HMI hari ini, jangan terus ribut.

Jazuli menuturkan, saat ini yang terpenting adalah membangun semangat fastabiqul khairot, bisa berlomba-lomba dalam ide dan gagasan untuk kebaikan bangsa kedepan.

Sementara Ketua Umum HMI (MPO) Cabang Tangerang Raya, Abdul Muhyi menuturkan akan mensupport ketua PB HMI MPO untuk menjalani proses hukum atas laporan tersebut.

“Kami dari HMI Cabang Tangerang Raya akan mensuport Ketua PB HMI MPO, Muhammad Fauzi dalam proses Hukum ini dan biar nanti sejarah yang membuktikan persoalan dualisme HMI ini,” katanya.

Perlu diketahui, HMI terbelah menjadi dua pasca diselenggarakannya Kongres ke-15 HMI di Medan pada tahun 1983. Pada tahun 1986, HMI yang menerima azas tunggal Pancasila dengan pertimbangan-pertimbangan politis beserta tawaran-tawaran menarik lainnya, rela melepaskan azas Islam sebagai azas organisasnya.

Selanjutnya HMI pihak ini disebut sebagai HMI DIPO, dikarenakan bersekretariat di Jalan Pangeran Diponegoro Jakarta. Sedangkan HMI yang tetap mempertahankan azas Islam kemudian dikenal dengan istilah HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi).

Karena alasan untuk menyelamatkan HMI dari ancaman pembubaran oleh rezim orde baru, maka melalui kongres Padang disepakatilah penerimaan asas tunggal Pancasila.

Setelah penerimaan azas tunggal itu, HMI yang bermarkas di Jalan Diponegoro sebagai satu-satunya HMI yang diakui oleh negara. Namun pada Kongres Jambi 1999, HMI (DIPO) kembali ke kepada asas Islam.

Facebook Comments

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2017 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!