Hukum

Kerusuhan Tanjungbalai, Polda Dinilai ‘Tebang’ Pilih’

Vihara yang dibakar massa saat kerusuhan tanjungbalai akhir bulan juli lalu

MEDAN, EDUNEWS.ID – Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) Sumatera Utara (Sumut) Brigjen (Pol) Adhie Prawoto mengatakan akan menghentikan kasus Meliana. Kasus kerusuhan Tanjungbalai pada akhir Juli lalu itu terjadi karena ucapan Meliana berbau SARA yang meminta kepada salah satu Masjid yang dekat dengan rumahnya untuk tidak mengumandangkan Adzan.

Seperti yang dikutip dari Harian Waspada, Wakapolda Sumut mengatakan hal tersebut akan dihentikan karena penyidik sulit membuktikan bahwa Meliana mengucapkan kata-kata yang menistakan agama.

“Penyidik kesulitan untuk membuktikan hal itu. Makanya akan kami hentikan,” ujarnya, Sabtu (22/10/2016) saat mengunjungi Vihara Tri Ratna Tanjungbalai.

Sebelum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), lanjutnya, pihaknya akan menggelar perkara dulu bersama penyidik dan saksi ahli.

Baca juga :  Walikota dituding Berbohong, Orangtua Terduga Pembakar Vihara Lakukan Aksi Mogok Makan

“Akan kita gelar perkara dulu sebelum ada SP3. Saksi ahli juga mengatakan Meliana bisa dijadikan tersangka,” terangnya.

Mengenai rencana Polda yang akan menghentikan kasus tersebut, Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu (AMMIB) Ryanda Pratama sangat menyesalkan pernyataan Wakapolda Sumut. Menurutnya, pihak kepolisian seolah-olah memaksakan untuk menghentikan kasus Meliana tersebut.

baca juga : Pengadilan Kabulkan Penangguhan, Kejari Persulit Administrasi, Ada Apa ?!!

“Kita sesalkan pernyataan Wakapolda. Hal itu terkesan dipaksakan. Karena gara-gara perkataan si Meliana itulah makanya sampai terjadi kerusuhan dan pembakaran Vihara kemarin itu. Dan akhirnya 15 orang umat Islam jadi korbannya,” ujar Ryanda saat memberikan keterangan kepada edunews.id kemarin (23/10/2016) malam.

Baca juga :  PD Al Jam'iyatul Washliyah Tanjungbalai Minta Walikota Redam Konflik Sosial Berkelanjutan

Seharusnya, Ryanda menambahkan, dalam kasus penangkapan 15 orang tersebut pihak kepolisian menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial bukan dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Pasal yang dipakai pihak kepolisian terhadap ke-15 teman-teman kami itu merupakan ‘pasal paksaan’ dimana dalam kasus ini seharusnya menggunakan UU Nomor 7 tentang penanganan konflik sosial. Lagian, didalam teori hukum pidana ada dikenal dengan Qonditio Siena Qua Non yaitu sebab akibat. Kerusuhan dan pembakaran kemarin itu merupakan akibat dari ucapan Meliana yang menyuruh Masjid untuk tidak mengumandangkan Adzan. Itulah penyebabnya. Dan dalam ilmu hukum hal tersebut tidak dapat dipersalahkan. Namun nyatanya apa ? ke-15 teman kami masih belum dalam penangguhan dan belum bebas,” kesalnya.

Baca juga :  Penasehat Hukum Anggap Majelis Hakim Tak Adil, Sidang Kasus Kerusuhan Tanjungbalai Diwarnai 'Walkout'

Aktivis HMI (MPO) Cabang Asahan ini menegaskan kepada pihak aparat penegak hukum untuk tetap melanjutkan kasus Meliana tersebut. Karena Ia menilai hal tersebut merupakan suatu diskriminasi terhadap umat Islam.

“Aparat penegak hukum kita aneh. Malah mereka yang mengotak-atik hukum seenaknya. Hari ini umat Islam secara terang-terangan didiskriminasi. Umat Islam dilecehkan malah dipenjara. Melawan karena dihina dituduh tidak toleransi terhadap minoritas. Tapi ketika Islam dihina habis-habisan, aparat penegak hukumnya diam aja, mulai dari Kejaksaan Tanjungbalai yang mempersulit administrasi penangguhan,” pungkas Ryanda.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com