Hukum

Khatibul Sebut Motif Terorisme Selalu Politis

Khatibul Umam Wiranu

 

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Ajaran agama Islam melarang membunuh sesamanya. Bom bunuh diri Kampung Melayu jelas dilakukan oleh teroris, tak punya rasa kemanusiaan, apalagi rasa keagamaan. Wajib kita mengutuk pelakunya itu beserta semua gerombolan teroris di belakang pelaku.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI, Khatibul Umam Wiranu dalam keterangan tertulisnya kepada edunews.id, Jum’at (26/5/2017).

Mantan Ketua Umum PB PMII itu mengatakan, kebiadaban pelaku teroris beserta kelompok dibelakangnya harus dihentikan oleh negara bersama warga negara dengan menggunakan cara yang keras, tegas, tangan besi, dan organisasi pendukungnya harus ditumpas sampai ke akar-akarnya.

“Terorisme dimanapun kebanyakan motif dan tujuan strategisnya itu politis, dengan memaksakan agama sebagai kedok yang digunakan oleh para teroris. Mengapa, karena secara praktis dan pragmatis agama mudah digunakan dan sangat efektif untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi publik,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Baca juga :  Lewat Twitter, Politisi Demokrat ini Minta Jokowi Kejar Teroris Pakai Chopper

Maka, lanjut Khatibul dengan demikian negara harus memeriksa semua organisasi keagamaan apapun di tanah air secara ketat, teliti, dan menyeluruh. Jika ada bukti ormas keagamaan tersebut mentolerir terorisme sekecil apapun dengan alasan apapun, maka harus segera ditindak sebagaimana aturan yang tertuang dalam UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Advertisement

“Kementerian Hukun dan HAM dalam mensahkan badan hukum sebuah ormas harus lebih teliti dengan melakukan verifikasi di lapangan,” ujar Khatibul yang juga mantan Ketua Umum PP GP Ansor tersebut.

Atas situasi ini, Khatibul mengatakan perubahan UU terorisme yang saat ini sedang dibahas DPR dan Pemerintah sudah semestinya segera disahkan. Ketentuan yang krusial harus segera diputuskan untuk disepakati bersama.

“Yang harus digarisbawahi dalam ketentuan UU Terorisme harus memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk bergerak namun tetap harus sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan masyarakat sipil,” pungkasnya.

EDUNEWS.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com