Hukum

KPK Diminta Usut Penjualan Saham BCA

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut skandal penjualan saham PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang nilainya patut diduga jauh lebih besar dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

“KPK jangan emban cinde embang ciladan, yang satu diemban pakai kain, yang satu diemban pakai bambu yang tajam. Itu tebang pilih namanya. Padahal, skandal BCA patut diduga jauh lebih besar nilainya dan sangat tidak masuk akal,” ungkap Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara, Sasmito Hadinegoro, Rabu (11/7/2018).

Saat ini, Pengadilan Tipikor tengah menyidangkan kasus dugaan korupsi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada mantan pemilik BDNI, dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

Terkait proses penjualan BCA, Sasmito memaparkan pada akhir 2002 total aset BCA senilai 107 triliun rupiah dengan net asset 47 triliun rupiah dan memegang obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI senilai 60 triliun rupiah.

Pada akhir 2002, saham BCA ditutup pada harga 2.500 rupiah per saham atau sudah mengalami apresiasi 69,5 persen dari nilai akhir 2001 yang sebesar 1.475 rupiah per saham. Harga tertinggi saham BCA terjadi pada April 2002 di level 3.000 rupiah per saham.

“Indeks saham BCA sangat kinclong pada tahun itu mengungguli indeks pasar secara keseluruhan. Tapi anehnya, di tahun 2003, BCA cuma dijual senilai lima triliun rupiah untuk 51 persen sahamnya. Kalau dari total aset, semestinya minimal 50 triliun, itu common sense saja nggak perlu dihitung rumit,” kata Sasmito.

Lebih mengerikan lagi, tiga bulan setelah dijual, Djarum Group sebagai pemilik baru BCA langsung menerima dividen 508 miliar rupiah dan bunga obligasi rekap tujuh triliun rupiah sejak akhir tahun itu hingga saat ini.

Dengan demikian, sudah 14 tahun negara mesti membayar bunga obligasi rekap pada BCA senilai tujuh triliun rupiah tiap tahun. Nilai itu jauh lebih besar dari harga pembelian Djarum Group senilai lima triliun rupiah untuk 51 persen saham.

“Patut diduga sesungguhnya telah terjadi konspirasi gelap penjualan aset negara yang sangat bagus yang dimiliki negara dengan cara penuh rekayasa intelektual. Ini skandal terbesar negara. KPK harus masuk segera,” tegas Sasmito.

Obligasi Rekap

Terkait dengan obligasi rekap, mantan Menteri Koordinator Ekonomi dan juga mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Kwik Kian Gie, mengatakan persoalan obligasi rekap terlalu ruwet karena sejak awal tidak terbuka.

“Sampai sekarang, kita tidak tahu berapa besar cicilan obligasi rekap yang telah dibayar pemerintah. Jadi, kalau urusan itu sudah sangat teknis. Sulit sekali kalau tidak mengerti ekonomi perusahaan. Nggak bisa paham kita,” kata dia.

Kwik juga tidak berani memastikan apakah negara akan terus membayar cicilan BLBI hingga 2043. “Nggak tahu, dan tidak ada yang tahu. Karena urusan itu oleh pemerintah tidak dibuka,” imbuh dia.

Kwik menjelaskan obligasi rekap adalah surat utang negara yang sudah dimiliki oleh publik. Tapi, publik tidak mengerti berapa bunga yang bisa dibaca dari setiap laporan bank.

“Ini artinya, obligasi rekap sengaja dikaburkan. Kalaupun ada, cuma mereka yang belajar ekonomi perusahaan yang tahu. Susah jadinya,” tukas dia.

Facebook Comments

Most Popular

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!