Hukum

Menkumham : Perlu Pemetaan sebelum Membentuk Densus Antikorupsi

MENKUMHAM, YASONNA LAOLY

 

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, mengingatkan semua pihak bahwa perlu adanya peta jalan yang jelas atau kajian mendalam terkait dengan rencana Markas Besar Polri yang akan membentuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi.

Yasonna menyampaikan ada tiga prinsip dasar negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni supremasi hukum (supremacy of law), kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), dan berdasarkan prosedur mekanisme hukum (due process of law).

“Penambahan lembagalembaga dalam penanganan kasus korupsi ini harus betulbetul dipastikan bahwa itu masuk dalam koridor due process of law, menegakkan hukum dengan aturan hukum,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Baca juga :  Pemprov Sumbar Masukkan Pendidikan Antinarkoba ke Sekolah

Yasonna Hamonangan Laoly, dalam rapat gabungan Komisi Hukum (III) Dewan Perwakilan Rakyat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Yasonna tidak secara tegas menolak atau menyetujui pembentukan Densus Antikorupsi itu. Dia hanya menegaskan perlunya pemetaan sebelum membentuk satuan baru itu. “Jadi, road map yang baik itu diperlukan. Tidak ego sektoral. Terintegrasi. Masing-masing punya porsi,” ujar Yasonna.

Advertisement

Yasonna mengatakan perlu ada kerja sama yang terintegrasi antar-aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Sistem peradilan pidana terpadu, kata dia, mutlak diperlukan, terutama demi mencegah ego sektoral antarlembaga.

“Ada kejaksaan, ada KPK, ada polisi, dan sekarang akan ada Densus Antikorupsi,” ucap Yasonna.

Di tempat yang sama, Jaksa Agung, HM Prasetyo, mengatakan pembentukan Densus Antikorupsi harus mengacu pada payung hukum yang berlaku, yakni KUHAP. Karena itu, ia sepakat jika kewenangan penuntutan tidak satu atap dengan penyelidikan dan penyidikan.

Ia menekankan bahwa penanggung jawab perkara dalam persidangan ialah jaksa penuntut umum (JPU). Pihak lain tidak bisa memaksakan kepada JPU untuk segera membawa berkas ke pengadilan.

Seorang jaksa pasti akan mengembalikan berkas perkara bila memang belum lengkap. Hal itu disampaikan Jaksa Agung untuk menjawab keluhan pihak Polri bahwa berkas perkara selama ini kerap bolak-balik antara penyidik dan jaksa penuntut umum.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com