Hukum

PDIP Menilai Seharusnya Kasus Meiliana Selesai Lewat Musyawarah

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Masyarakat di Tanjung Balai, Sumatera Utara terkenal heterogen. Mereka terbiasa dengan perbedaan yang ada, termasuk dengan beragam aktivitas keagamaan yang digelar di masjid, gereja, maupun di klenteng.

Begitu kata politisi PDIP Masinton Pasaribu menanggapi hasil putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menghukum Meiliana dengan hukuman penjara 18 bulan karena dianggap bersalah dan melanggar Pasal 156 KUHP tentang Penodaan Agama.

Atas alasan itu, Masinton menilai bahwa kasus Meiliana seharusnya bisa diselesaikan lewat jalur musyawarah. “Jadi, kalau ada hal-hal yang dialami oleh Meiliana ini seharusnya bisa diselesaikan musyawarah dan hakim juga dalam memutuskan itu harus mempertimbangkan aspek di luar yuridis ansicht,” ujar anggota Komisi III DPR itu, Sabtu (25/8/2018).

Baca juga :  Breaking News! KPK OTT Bupati Klaten

Apalagi, Masinton menilai ucapan Meiliana yang diperkarakan bukan merupakan ekspresi kebencian atau penistaan agama tertentu. Untuk itu, hakim tingkat banding harus mempertimbangkan secara jernih kasus Meliana.

“Tentu dalam tingkat banding nanti, hakim di tingkat banding bisa mempetimbangkan, meninjau kembali keputusan pengadilan itu. Memang seharusnya diselesaikan secara musyawarah kasus seperti ini,” tandasnya.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!