Hukum

Pilrek di PTN Terindikasi Korupsi, KPK : Kampus itu Tempat untuk Tanam Nilai Moral

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kecewa dengan adanya indikasi dugaan korupsi dalam Pemilihan Rektor (Pilrek) di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Padahal, kampus seharusnya menjadi tempat menanamkan nilai moral dan mencetak pribadi berintegritas yang menentukan nasib bangsa di masa depan.

“Kita memang sangat kecewa dugaan korupsi di kampus dalam Pilrek (Pemilihan Rektor) bahkan sudah sampai ke tingkat rektor. Kita tahu perguruan tinggi adalah tempat untuk menentukan masa depan bangsa,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Kamis (27/10/2016).

Basaria mengaku tak dapat membayangkan nasib pemberantasan korupsi jika kampus telah menjadi sarang korupsi. Apalagi, korupsi itu terjadi dalam proses pemilihan rektor yang bertugas mencetak calon pemimpin bangsa.

Baca juga :  PKS Kecam Polri Jadikan Al-Qur'an Sebagai Barang Bukti Terorisme

“Kita tidak bisa terbayangkan kalo para pendidik kita juga menjadi koruptor,” ungkapnya.

Untuk itu, Basaria menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mengungkap dan menindak dugaan korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN. Basaria berharap dengan penindakan ini, tidak ada lagi praktek korupsi di lingkungan kampus.

“Memang salah satu kekecewaan, tapi mau tidak mau hal ini harus kita tindak dengan harapan tidak akan terjadi lagi,” harapnya.

Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan pihaknya telah menemukan indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN. Saat ini, pihaknya masih mendalami indikasi tersebut.

Salah satu yang menjadi celah terjadinya praktik korupsi dalam proses pemilihan rektor PTN yakni besarnya hak suara yang dimiliki Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti).

Baca juga :  Izin 1.000 PTS akan Dicabut

Dalam Pasal 7 Peraturan Menristekdikti (Permenristekdikti) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada PTN disebutkan Menristek Dikti memiliki 35 persen hak suara dari total pemilih. Sementara Senat memiliki 65 persen hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama.

Untuk itu, Agus mengatakan, pihaknya akan memanggil Menristek Dikti, Muhammad Nasir. Dikatakan, KPK ingin berdiskusi dengan Nasir mengenai hak suara tersebut.

“Kami akan diskusi dengan Pak Menteri, mudah-mudahan nanti kalau Pak Menteri datang, ada beberapa yang perlu dibenahi. Apakah porsi yang 35 persen itu terlalu tinggi, nanti kami bicarakan,” katanya.

 

[BeritaSatu]

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!