Hukum

Setnov Kembali jadi Tersangka, Doli Kurnia Berharap KPK tak Diintervensi

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Aktivis Generasi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai penetapan kembali Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka menjadi babak baru penuntasan mega skandal korupsi KTP-elektronik (KTP-el).

Karenanya ia berharap KPK bisa solid dan tak mudah diintervensi untuk kesempatan kali ini. Selain itu, menurutnya setelah sebelumnya gugatan praperadilan Setnov dimenangkan Hakim Cepi Iskandar, langkah yang diambil KPK kali ini diharapkan sudah melalui proses evaluasi yang cukup mendalam.

Evaluasi yang dimaksud adalah diawali proses konsolidasi terhadap seluruh jajaran KPK, baik pimpinan maupun di level direktur dan penyidik.

“Kita berharap langkah KPK ini solid didukung seluruh jajaran. Tidak lagi seperti sebelumnya yang selalu ada pro kontra dan ‘split decision’, bahkan ada yang melakukan pembangkangan terhadap pimpinan,” terang Doli, Selasa (7/11/2017).

Baca juga :  Kopel : Parpol Abaikan Proses Pengusungan Capres

Karena kalau perpecahan masih ada, membuka peluang kembali adanya intervensi dari pihak luar yang akan mempengaruhi putusan. Seperti yang sebelumnya terjadi dalam penetapan tersangka, ada dua pimpinan yang tidak sepakat, termasuk juga Direktur Penyidikannya.

“Itu kan sesungguhnya melemahkan langkah KPK sendiri. Apalagi Novanto dan kelompoknya selama ini berusaha menyerang dan bahkan ingin membubarkan KPK,” katanya.

Evaluasi kedua, jelas Doli, dari aspek profesionalisme. Publik berharap seluruh kelemahan dari sisi proses dan prosedur hukum sebelumnya bisa diperbaiki dan tidak ada lagi celah untuk dikalahkan. Dan evaluasi ketiga adalah dari perspektif strategi.

Seperti diketahui, ungkap Doli, pekerjaan rumah dalam pembangunan hukum di Indonesia masih banyak sekali. Proses dan putusan hukum sering sekali dirasakan ada intervensi atau dikalahkan kekuasaan politik dan ekonomi.

Baca juga :  PDIP, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS hingga Nasdem Minta KPK Usut Program Kartu Prakerja

Ini yang menjadi ancaman bagi pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Pengalaman sebelumnya, tentu mengharuskan KPK saat ini dan ke depan, mengambil langkah-langkah yang lebih berani, cerdas, cerdik, dan tegas.

“Jangan ada lagi proses pembiaran terhadap tindakan akal-akalan untuk menghindar dan menghambat proses penyidikan. KPK juga jangan lagi terlena berhadapan dengan tipu muslihat dan kelicikan-kelicikan para saksi dan tersangka,” jelas Doli.

Dan KPK juga, menurutnya, tidak boleh lagi ragu-ragu apalagi takut dengan ancaman adanya perlindungan atau intervensi dari kekuasaan. Bila memang benar adanya ancaman atau intervensi itu, tolong dibuka saja ke publik agar rakyat tahu, siapa saja yang menghalang-halangi pemberantasan korupsi di Indonesia ini.

Baca juga :  Sebagian Besar Politisi Tidak Suka KPK?

Walaupun Doli merasa masih mendapat kesan lambat dan ragu-ragu di KPK. Tapi setidaknya, menurut Doli, SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang sudah tersebar di media bukti KPK masih serius tangani kasus yang merugikan uang negara 2,3 triliun ini.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com