Hukum

Sidang Putusan KIP Dugaan Pungli, Unmul : Laporan Tak Bisa Dipublikasikan

SAMARINDA, EDUNEWS.ID – Sidang putusan Komisi Informasi Publik (KIP) Kalimantan Timur yang digelar Selasa siang, (25/10/2016) dengan nomor putusan 0016/REG-PSI/X/2016. Sidang itu menghadirkan Kelompok Kerja (Pokja) 30 Kaltim sebagai pemohon dan Fakultas Ekonomi Program Studi MM Universitas Mulawarman sebagai termohon.

Usai sidang, pihak termohon, Muhammad Sulaiman dari Pokja 30 Kalimantan Timur kepada wartawan menjelaskan, kasus ini merupakan sengketa informasi publik. Mahasiswa S2 MM Unmul melaporkan sekaligus mengeluhkan permintaan uang dari program kuliah singkat ke Universitas Gadjah Mada (UGM) prodi MM Rp3,9 juta tiap mahasiswa, di luar tiket penerbangan.

“Beberapa mahasiswa mengajukan pertanyaan, pungutan ini terlalu besar. Mengatakan itu ke kampus, mereka merasa diintimidasi karena mempertanyakan detail penggunaan dan rinciannya untuk apa saja,” kata Sulaiman.

Baca,   Polri akan Tangani secara Profesional Laporan SBY

Dalam sidang, tambah Sulaiman, Komisi Informasi Publik menyatakan bahwa data yang diminta Pokja 30 merupakan data terbuka.

“Yang artinya, penggunaan dana tersebut adalah laporan terbuka yang wajib dilaporkan secara berkala, sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008,” tegasnya.

Terdapat beberapa hal janggal yang terjadi dalam proses administrasi. Pihak kampus menganggap laporan tersebut tidak dapat dipublikasikan.

“Tapi tadi menjadi jelas, ketika komisioner komunikasi informasi publik menyatakan bahwa informasi ini terbuka,” bebernya.

Kejanggalan juga terjadi, lanjutnya, saat pihak kampus mengharuskan mahasiswa mentransfer biaya pendidikan ke rekening pribadi.

“Kenapa ini ke rekening pribadi, bukan rekening fakultas? Tidak ada laporan pertanggungjawaban. Jadi, ini diduga pungli. Bisa jadi, ini pungli mengatasnamakan pendidikan,” tegas Sulaiman.

Baca,   Mahasiswa dan Dosen UMI Bisa Umrah Gratis, Ini Syaratnya

Dalam kalkulasi, tiap mahasiswa yang dipungut Rp3,9 juta berlangsung selama 6 angkatan, dalam 3 tahun terakhir. Tiap angkatan berisikan 108 mahasiswa pascasarjana.

“Jadi ada sekitar Rp2,5 miliar dana himpunan mahasiswa pascasarjana ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena kita minta pertanggungjawaban pengelolaan dana itu,” beber Sulaiman.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!