Hukum

Soal Penangkapan Munarman, Tim Advokasi : Wajib Mendapat Bantuan Hukum

Munarwan.

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Anggota Tim Advokasi dan Aktivis (Taktis) Hariadi Nasution mengatakan, berdasarkan pasal 54, 55 dan 56 KUHP seharusnya Munarman bisa langsung mendapatkan bantuan hukum. Alih-alih mendapatkannya, tim kuasa hukum kata dia, hingga kini masih sulit menemui Munarman.

“Terlebih ancaman pidana terhadap klien kami lebih dari 5 tahun. Sehingga klien kami wajib mendapat bantuan hukum,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (28/4/2021).

Tak sampai di sana, tuduhan terkait terorisme pada Munarman juga disebut tak mendasar. Mengingat, Munarman dan FPI disebutnya jelas telah mengatakan tindakan ISIS tidak sesuai keyakinan mereka.

Bahkan, Munarman disebut Hariadi dalam berbagai kesempatan telah mengajak masyarakat untuk menghindari ajakan atau situs-situs terkait. Khususnya, yang mengarahkan kepada tindakan ekstremisme.

“Terkait temuan di gedung eks DPP FPI oleh kepolisian adalah deterjen dan pembersih toilet untuk kerja bakti masjid dan mushala,” ujar dia.

Sedangkan temuan di kediaman Munarman, menurutnya, hanya buku-buku intelektual koleksi pribadi. Dengan alasan itu menurut Heriadi, setiap proses penegakan hukum terhadap Munarman harus menjunjung tinggi HAM dan asas hukum.

Menyoal penyeretan paksa Munarman dan penutupan wajahnya saat digelandang ke Polda Metro Jaya, diklaim Hariadi menyalahi UU dan prinsip hukum serta Hak Asasi Manusia. Utamanya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 3 UU No.5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Baca juga :  Novel Tuding Aris Budiman Halangi Pemeriksaan Polisi di KPK

rpl

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com