Nasional

ini Sejumlah Catatan BPK untuk Pemprov DKI

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tahun 2017. Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) itu, BPK memberikan beberapa catatan atau rekomendasi yang harus diselesaikan.

Kendati demikian, permasalahan sekaligus catatan ini tidak mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemprov DKI.

“Permasalahan ini juga tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan,” kata Anggota V BPK Isma Yatun di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018).

Isma mengatakan, permasalahan tersebut adalah temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan SPI antara lain pemanfaatan sistem informasi aset fasos fasum dan penagihan kewajiban fasos fasum yang belum optimal.

Baca juga :  Semakin Otoriter, Gema Pembebasan : Rezim Jokowi Bersiap Hadapi Badai Perlawanan

Selain itu, lanjut dia, terkait penatausahaan belanja dan kas atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) belum memadai.

Advertisement

Temuan kepatuhan di antaranya keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah susun, gedung sekolah, gedung rumah sakit dan gedung puskesmas sehingga menghambat pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat.

Sebelumnya, BPK akhirnya memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2017. Opini WTP ini terakhir didapat pemprov tahun 2012 dan kembali didapat setelah tahun 2013-2016 secara berturut-turut hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersyukur meraih opini WTP dari BPK dari hasil laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Raihan ini tak lepas dari kerja keras seluruh elemen dalam mengejar target yang ditetapkan sebelumnya.

Republika

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com