Internasional

Australia Bela Cina terkait TikTok yang Dinilai Salah Gunakan Data Pengguna

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan tidak ada bukti bahwa aplikasi TikTok buatan perusahaan asal China telah menyalahgunakan data ratusan juta penggunanya.

“Kami telah melihat dengan baik hal ini, dan tidak ada bukti bagi kami untuk menyarankan… bahwa ada penyalahgunaan data orang,” katanya dalam pertemuan Forum Keamanan Aspen di Aspen, Colorado pada Selasa (4/8/2020), dikutip dari AFP.

“Ada banyak hal yang ada di TikTok yang cukup memalukan di depan umum, tapi itu (hanya) semacam perangkat media sosial.”

“Tidak ada alasan bagi kita untuk membatasi aplikasi-aplikasi itu pada saat ini. Kita akan tetap mengawasi mereka,” tuturnya.

Namun, Morrison meminta warga Australia untuk sadar bahwa aplikasi TikTok dan platform media sosial lainnya, termasuk perusahaan milik Amerika Serikat (AS), menuai banyak sekali informasi tentang pengguna dan pelanggannya.

Baca juga :  Puluhan Warga di Belgia Ditahan Gegara Tabrakan dengan Polisi

Perbedaannya dengan TikTok, katanya, adalah “bahwa informasi dapat diakses di tingkat negara berdaulat”. Ini menjadi sebuah referensi terhadap kewajiban hukum perusahaan China yang akan berbagi data dengan badan intelijen negara jika mereka menginginkannya.

“Tapi saya pikir orang harus mengerti, dan ada semacam proses hati-hati pembeli, tidak ada pada titik ini yang akan menunjukkan kepada kita bahwa kepentingan keamanan telah dikompromikan,” ucapnya.

Pada Senin (3/8/2020) sebelumnya, Presiden AS Donald Trump meminta perusahaan aplikasi TikTok, ByteDance waktu enam minggu untuk menjual aplikasi ke perusahaan Amerika atau menutupnya.

Di sisi lain, Microsoft sedang dalam pembicaraan dengan ByteDance, dan kesepakatan apa pun, termasuk potensi bisnis TikTok di Australia.

Baca juga :  Pasca Status Awas Gunung Agung, Australia Keluarkan Travel Warning

Sebelumnya, duta besar China untuk Amerika Serikat, Cui Tiankai, mengatakan kepada Aspen Security Forum bahwa langkah AS untuk memaksa penjualan TikTok melanggar prinsip pasar bebas.

“Ada semacam intervensi politik, intervensi pemerintah, ke pasar, ada diskriminasi terhadap perusahaan China, dan perusahaan-perusahaan ini hanya perusahaan swasta,” ujarnya.

“Untuk menuduh China tidak memberi perusahaan Amerika bidang permainan yang sama sementara pada saat yang sama, mereka sendiri menyangkal perusahaan China melakukan hal yang sama, ini sangat tidak adil.” pungkasnya.

 

 

cnn

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com