Kampus

Intimidasi Terhadap Penyelenggara dan Narasumber Diskusi, Rektor UII : Upaya ‘Pembunuhan’ Terhadap Demokrasi

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

YOGYAKARTA, EDUNEWS.ID– Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. mengecam keras atas kejadian intimidasi yang dilakukan oleh oknum terhadap rencana kegiatan diskusi yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Fathul Wahid menyatakan, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya pembunuhan terhadap demokrasi.

“Salah satu contoh yang paling aktual yang menunjukkan upaya “pembunuhan” demokrasi
adalah tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum tertentu kepada panitia penyelenggaradan narasumber (Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia) kegiatan Diskusi dan Silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN) yang diselenggarakan kelompok studi mahasiswa “Constitutional Law Society” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) pada 29 Mei 2020,” kata Rektor UII dalam pernyataan resminya, Sabtu (30/5/2020).

Oleh karena itu, kata Rektor UII dalam pernyataannya, sivitas akademika Universitas Islam Indonesia terpanggil untuk menyampaikan pandangannya.

Baca juga :  KA Bandara Baru Bisa Layani 3 Stasiun ini

“Pertama, bahwa kegiatan diskusi yang berjudul “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” adalah murni aktivitas ilmiah yang jauh dari tuduhan makar sebagaimana disampaikan oleh oknum melalui media massa (daring) atau media sosial,”katanya.

Menurutnya, tema pemberhentian presiden dari jabatannya merupakan isu konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945, yang lazim disampaikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah Hukum Konstitusi.

“Kedua, tindakan intimidasi terhadap panitia penyelenggara dan narasumber diskusi (Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum.) sungguh tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun akal sehat,” jelasnya.

Bagaimana mungkin diskusi belum dilaksanakan, materi belum pula dipaparkan, tetapi penghakiman bahwa kegiatan diskusi akan berujung makar sudah disampaikan. Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia menilai tindakan dimaksud bukan hanya tidak proporsional melainkan juga mengancam kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Baca juga :  Rektor UII Lantik Belasan Dokter Secara Daring, Diharapkan Ikut Tangani Pasien Corona

“Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia, khususnya sivitas akademika Fakultas Hukum UII, merasa prihatin dengan kejadian intimidasi yang terjadi.

Ketiga, lanjut bunyi pernyataan tersebut, tindakan-tindakan berupa intimidasi, pembubaran hingga pemaksaan untuk membatalkan diskusi adalah tindakan yang tidak bisa diberi toleransi oleh hukum demi tegaknya HAM dan kebebasan akademik. Oleh karena itu, harus ada tindakan yang tegas dari penegak hukum terhadap oknum pelaku tindakan intimidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal di atas, sivitas akademika Universitas Islam Indonesia yang
senantiasa peduli dengan tegaknya jaminan HAM dan kebebasan mimbar akademik
menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Mengutuk keras tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum tertentu terhadap panitia
penyelenggara dan narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan oleh kelompok
studi mahasiswa “Constitutional Law Society” FH UGM;
2. Meminta aparat penegak hukum untuk memproses, menyelidiki dan melakukan tindakan
hukum terhadap oknum pelaku tindakan intimidasi terhadap panitia penyelenggara dan
narasumber diskusi dengan tegas dan adil;
3. Meminta aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap panitia
penyelenggara dan narasumber, serta keluarga mereka, dari tindakan intimidasi lanjutan
dalam segala bentuknya, termasuk ancaman pembunuhan;
4. Meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengawal
penuntasan kasus ini agar terjamin tegaknya HAM dalam rangka melindungi segenap
dan seluruh tumpah darah Indonesia;
5. Meminta Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk
memastikan terselenggaranya kebebasan akademik demi menjamin Indonesia tetap
dalam rel demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan menyatakan
pendapat di muka umum; dan
6. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap menggunakan hak/kebebasan
berekspresi dan mengemukakan pendapat di muka umum, sepanjang sesuai dengan
koridor peraturan perundang-undangan, demi menjaga proses demokratisasi tetap
berjalan pada relnya.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com