News

JK Minta Aparat Utamakan Keselamatan Rakyat Papua

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparat Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengupayakan segala cara untuk menyelamatkan 1.300 warga Papua yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Desa Kimberly dan Desa Banti, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Kalla mengingatkan keselamatan rakyat adalah yang paling utama.

“Polisi dan TNI sudah mengusahakan untuk menyelesaikan masalah itu secara persuasif. Itu hal pertama. Tetapi, kalau tidak dicapai, tentu pemerintah harus mementingkan kepentingan rakyat yang lebih besar. Jadi harus tegas juga,” ujar Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (14/11/2017).

Saat ini, sekitar 1.300 warga di Desa Kimberly dan Desa Banti disandera oleh kelompok kriminal bersenjata sejak Kamis (9/11/2017). Mereka dilarang keluar dari kampung dan tidak boleh beraktivitas mencari kebutuhan pokok.

Baca juga :  Fitnah Wapres JK, KAHMI ancam Lima Pihak ini Diproses Hukum

Mereka juga diisolasi dengan merusak jalur transportasi ke arah dua desa itu. Saat ini, kepolisian sudah mengepung kedua kampung tempat para warga disandera itu. Kepolisian memilih langkah persuasif untuk mengakhiri penyanderaan.

Polisi menawarkan dua opsi terhadap pihak OPM. Opsinya, menyerahkan diri atau meninggalkan kampung. Kendati demikian, Kalla mengingatkan tidak menutup kemungkinan aparat mengambil opsi lain yakni menyerang para anggota OPM yang menyandera warga. Ia menegaskan kembali bahwa hal yang terpenting adalah menyelamatkan warga.

“Ya, kita harus menyelamatkan rakyat, apa pun caranya,” ucapnya.

Ketika ditanya apa maunya penyandera itu, JK mengaku belum tahu persis apa saja yang dituntut dan diinginkan para penyandera itu. Namun, ia menduga gerakan separatis seperti OPM itu selalu bertujuan melawan pemerintah. Banyaknya gejolak yang muncul di Papua bukan disebabkan oleh ketidakadilan anggaran.

Baca juga :  UN akan Dihapuskan untuk Sekolah yang Memiliki Nilai Diatas Rata-rata Nasional

“Kalau dari segi pemerintah, segi anggaran, anggaran per kapita, (alokasi) APBN itu tertinggi di Papua,” ujarnya.

Menurut Kalla, anggaran negara yang dialokasikan di Papua mendekati 100 triliun rupiah. Dana tersebut tersebar di kementerian atau ditransfer langsung melalui skema dana transfer daerah. Dari sisi jumlah, dana transfer daerah dan dana desa pada 2016 lalu mencapai 776 triliun rupiah.

Sementara tahun ini, pemerintah menggelontorkan anggaran 765 triliun rupiah. Meski begitu, pemerintah tidak tutup mata dengan fakta masih banyaknya masyarakat Papua yang hidup dalam cengkeraman kemiskinan. Pemerintah akan berupaya terus menurunkan angka kemiskinan di Papua.

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com