Nasional

Jokowi Dilema Dibalik UU KPK, Politisi atau Rakyat

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Mengutip apa yang disampaikan seorang Johan Budi Sapto Pribowo, bola soal UU KPK saat ini sedang berada di kaki Presiden Jokowi. Akan ke manakah Jokowi menendang bola itu?

Aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir menggelora. Salah satu tuntutannya yaitu agar Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap UU KPK yang telah disahkan pada 17 September 2019.

UU KPK itu dinilai berpotensi melemahkan lembaga antirasuah itu dalam penindakan. Terpotret pada salah satu aksi di hari Selasa, 1 Oktober 2019, massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) membacakan tuntutan mereka dalam aksi di dekat DPR. Salah satu tuntutan mereka adalah meminta Jokowi berani menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang baru hasil revisi.

Baca juga :  Menkop Siapkan 65 Kluster Koptan Jadi Badan Ketahanan Pangan

“Kita tuntut Presiden berani keluarkan Perppu mengembalikan UU Nomor 30 Tahun 2002. Kami tuntut anggota DPR terhormat supaya Perppu itu disahkan jadi UU sehingga UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi aktif seperti semula sehingga KPK tetap kuat memberantas korupsi di negeri ini,” kata orator tersebut.

Ditarik ke belakang tepatnya pada Senin, 30 September 2019, ada pula massa di depan Gedung Sate di Kota Bandung. Salah satu tuntutan mereka pun sama yaitu agar UU KPK baru dibatalkan.

Jokowi tak tinggal diam. Pada Kamis, 26 September lalu, Istana menerima tamu-tamu penting mulai dari tokoh agama, akademisi, dan pakar-pakar hukum. Jokowi sengaja mengundang mereka untuk mendapatkan masukan tentang Perppu KPK. Suara publik yang menolak UU KPK baru agaknya sedikit membuat Jokowi goyah.

Baca juga :  Kahmi : Respresifitas Polisi Mengundang Gelombang Aksi Besar

“Banyak masukan dari para tokoh tentang pentingnya diterbitkannya perppu. Akan kami kalkulasi, hitung, dan pertimbangkan, terutama dari sisi politiknya dalam waktu secepat-cepatnya,” imbuh Jokowi usai pertemuan tersebut.

Namun Jokowi juga mendapat bisikan dari kalangan politisi yang menilai sebaiknya tak perlu mengeluarkan Perppu KPK. Jokowi pun berada di antara jukstaposisi.

Sekjen PPP Arsul Sani sempet membongkar tentang pertemuan Jokowi dengan kalangan petinggi partai politik koalisi pendukung pemerintah pada Senin, 30 September kemarin. Lantas apa yang dibahas soal Perppu KPK?

Advertisement

“Soal perppu nggak spesifik kami bicarakan karena itu kan bukan satu-satunya opsi. Ada opsi lain juga, yaitu legislative review dan judicial review, yang saat ini sedang berlangsung di MK,” kata Arsul.

Arsul menjelaskan, dalam pertemuan itu, ketum parpol tidak memberikan masukan terkait secara spesifik soal Perppu KPK. Namun para ketum menyampaikan bahwa opsi perppu harus menjadi opsi terakhir.

“Kami tidak beri masukan secara spesifik (soal Perppu KPK). Hanya tentu partai politik menyampaikan bahwa opsi perppu harus menjadi opsi terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplor juga,” tutur dia.

Terbaru, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Rabu (2/10/2019) memandang akan ada masalah jika Perppu KPK diterbitkan di tengah proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika Jokowi salah langkah, menurut dia, Presiden bisa di-impeach atau dimakzulkan.

“Saya kira masalahnya sudah di MK kenapa kita harus keluarkan Perppu. Ini kan sudah masuk ke ranah hukum, ranah yudisial namanya. Salah lho. Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana, presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisir,” jelas Paloh di Gedung DPR.

“Salah-salah presiden bisa di-impeach karena itu. Salah-salah lho. Ini harus ditanya ahli hukum tata negara. Coba deh, ini pasti ada pemikiran-pemikiran baru. Kalau itu tuntutan pada anak-anak itu melihat itu,” ucap dia.

Namun pernyataan Paloh ini berbanding terbalik dengan para pakar hukum. Dalam penerbitan Perppu KPK, pakar menilai Jokowi tak perlu takut soal isu pemakzulan.

Jokowi juga dinilai tidak usah ragu menerbitkan Perppu UU KPK. Sebab, Penerbitan Perppu disebutkan kewenangan istimewa Presiden yang juga tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.

Pakar Tata Hukum Negara, Mahfud Md, menyebut tidak ada konsekuensi pidana jika Jokowi menerbitkan Perppu KPK.

“Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Impeachment dari mana? Kalau Perppu nggak bener ya ditolak DPR,” ujar ahli hukum tata negara Mahfud Md kepada wartawan, Senin (30/9/2019).

dtk

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com