News

Jokowi minta Pengelolaan Zakat Direformasi

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Presiden Joko Widodo meminta reformasi pembenahan pengelolaan zakat dan wakaf serta industri keuangan syariah agar dapat mendukung program pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

“Dalam pengembangan industri keuangan syariah, harus betul-betul bermanfaat bagi hal-hal yang produktif, termasuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dalam rangka menekan angka ketimpangan,” kata Presiden dalam sambutan pembukaan Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin (5/2/2018).

Selain itu, Presiden meminta agar jumlah Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah maupun bank wakaf mikro terutama yang berada di sejumlah pesantren untuk diperbanyak dan diperluas pada 2018 sehingga dapat tersebar di pelosok wilayah Indonesia.

Baca juga :  Gubernur Riau Tegur 10 Kepala Daerah yang ikut Deklarasi Dukung Capres Jokowi

Menurut Presiden, hal itu dapat membantu distribusi pembiayaan syariah secara merata di Indonesia baik untuk konsumsi maupun modal kerja atau investasi.

“Data yang saya terima masih menunjukkan bahwa penggunaan pembiayaan syariah adalah 41, 8% sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi. Sedangkan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi masing-masing baru mencapai 34,3% dan 23,2%,” jelas Presiden.

Advertisement

Presiden juga menyampaikan Indonesia memiliki potensi pengembangan ekonomi syariah yang sangat besar baik dari sektor industri makanan halal, industri farmasi halal, industri busana muslim, hingga pariwisata syariah.

Dalam industri pariwisata, Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah kunjungan turis terbanyak dari anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Pengeluaran wisata muslim global 2016 mencapai 169 miliar US Dollar atau 11,8% dari pengeluaran konsumsi wisata global,” kata Presiden menjelaskan peluang Indonesia untuk terus mendongkrak wisata halal.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan pemerintah akan mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pemungutan zakat kepada aparatur sipil negara.

Peraturan itu akan mengatur regulasi tentang pegawai negeri sipil yang beragama Islam akan ditawarkan pengurangan gaji atau pendapatannya sebesar 2,5% bagi zakat tanpa paksaan.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com