News

Kebijakan Menggunakan Finger Print Dinilai Merugikan ASN

TANJUNGPINANG, EDUNEWS.ID – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sedang gusar. Itu setelah terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang kedisiplinan pegawai melalui sistem finger print.

Staf di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri, berinisial AS mengatakan kebijakan menggunakan finger print memang sangat merugikan pegawai.

Apalagi bagi pegawai yang sering bertugas ke luar daerah. Disebutkannya, dalam Pergub tersebut, setiap ASN harus sudah melakukan finger print paling lama jam delapan.

“Lewat beberapa menit, dihitung tidak masuk satu hari. Ketika tidak masuk satu hari, maka tidak mendapatkan uang makan sebesar Rp30 ribu. Jumlah tersebut tergantung pangkat dan jabatan,” ujar AS seperti dilansir Batam Pos, Minggu (9/4/2017).

Baca juga :  Sambut Hari Bhayangkara Ke- 73, Polres Sinjai Gelar Kejuaraan Menembak Kapolres Sinjai Cup II

Dengan nada kesal, AS juga mengatakan, pelaksanaan Pergub tersebut juga terkesan dipaksakan. Lantaran tidak melalui proses sosialiasi kesetiap OPD yang ada di lingkungan Pemprov Kepri.

Apalagi didalam Pergub tersebut, tidak ada memberikan adanya keringanan bagi pegawai yang sedang melakukan dinas luar. Artinya ada yang salah dengan kebijakan ini.

“Ketika kita dinas luar sampai lima hari, bagaimana kita mahu melakukan finger print. Konsekuensinya uang makan dan tunjangan yang hilang. Tunjangan saya bisa mencapai Rp2 juta setiap bulannya. Jumlah tergantung pada pangkat dan jabatan,” bebernya.

Advertisement

Disinggung mengenai adanya penggalangan yang dilakukan Sumantri Ardi untuk melayangkan gugatan tersebut, AS dengan tegas mengatakan sangat mendukung langkah tersebut.

Ditambahkannya, selama ini, pihaknya bekerja melebih jam kantor. Seharusnya itu dihitung lembur, akan tetapi kenyataanya tidak demikian.

“Saya akan ikut mendaftar, karena ini menyangkut hak. Selama ini, kita bekerja melebih jam kerja saja tidak dihitung lembur. Kita juga butuh makan, anak-anak butuh pendidikan,” tutup AS.

Sebelumnya, Pejabat Eselon IV di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Sumantri Ardi yang memang dikenal vokal dalam menantang kebijakan yang dinilai merugikan, secara terang-terangan menulis.

Dikatakannya, pegawai maupun honorer Pemprov yang merasa dirugikan atas Pergub yang dikeluarkan Pemprov Kepri silahkan mendaftar untuk melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bagi siapa yang merasa keberatan, silahkan mendaftar ke Sumantri Ardi di Disdik Kepri. Karena ini menyangkut hak para pegawai yang dirugikan, karena terbitnya Pergub tentang kedisiplinan,” tulis Sumantri Ardi di laman media sosilanya.

EDUNEWS.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com