News

Kembalikan Politik pada Fitranya

 

 

Oleh : Nur Khasanah Latif

OPINI, EDUNEWS.ID – Petang ini ayah duduk disebelahku, menemani menyeruput kopi hitam. Tepatnya akulah yang menemani ayah, sebab soal kopi hitam, ayah adalah penggemar nomor satu. Setidaknya dilingkungan rumah. Kami sedang menonton sebuah program berita. Tidak lama kemudian bergabung anggota keluarga yang lain.

Kali ini fokus pada layar terpecah, beralih menyimak diskusi kecil dibagian tengah rumah seputar berita politik yang sedang panas, bukan lagi hangat. Televisi dirumah seperti akan meledak dengan sejumlah konsumsi berita politik yang ditayangkan. Dari kasus Ahok yang berakhir putusan dua tahun penjara dan tangis sang istri membacakan surat yang dibuat sang suami dari balik bui.

Lalu kasus HRS, bukan tokoh politik melainkan tokoh sebuah ormas agama yang belakangan sering muncul pada berita politik nasional, yang enggan pulang-pulang akibat tidak sudi meladeni pemeriksaan seputar kasus chat pornografi yang membelitnya. Yang terbaru adalah kasus e-KTP kembali mencuat yang disebut-sebut melibatkan sejumlah tokoh penting.

Baca juga :  Kekurangan Listrik, Gubernur Papua Resmikan PLTD 540 kwh

Tidak tanggung-tanggung, sejumlah headline berita menyebut sekitar 70 nama didalamnya. Soal kerugian negara, jangan ditanya lagi. Mega proyek nasional yang dijadikan sarang untuk melakukan kejahatan massal ini diindikasikan mencapai angka 2,3 dengan awalan Rp (Rupiah) dengan akhiran T (triliun). Angka yang sangat fantastis dengan jumlah pelaku yang terlibat sangat besar.

Kasus ini bukanlah bacaan baru, benih-benih permasalahannya telah tercium sejak proses tender e-KTP bulan Agustus 2010 lalu. Atau yang paling mengagetkan, kasus alat kesehatan (alkes) mantan menteri kesehatan (menkes) pada jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Siti Fadilah Supari yang akhirnya menjerat nama besar Amien Rais.

Tokoh reformasi yang bertransformasi menjadi tokoh agama sekaligus tokoh politik nasional melalui sebuah partai besar. Masih banyak sekali kasus-kasus lainnya yang sesekali terblow up media, lalu hilang terkubur oleh kasus lainnya. Belum tuntas suatu kejahatan, muncul lagi kejahatan lain.

Baca juga :  PUSARAN Indonesia: Teror Terhadap Novel Baswedan adalah Corruptors Fight Back

“Jika ingin mati secara perlahan, cukup masuklah pada suatu ruangan lalu pikirkan tentang semua masalah yang ada Indonesia”. Sangat ironi, tapi mungkin saja ada benarnya. Berminat mencoba? Apa yang bisa ditarik dari segelintir kasus ini? Citra buruk (tokoh) politik.

Tanyakan pada penjual gorengan di pinggir jalan, petugas kebersihan kota, penjual di pasar atau pada ibu yang setiap hari memasak di dapur. Pada setiap masyarakat yang menjadi (subjek) objek politik. Apa makna politik bagi mereka atau apa kesan pertama yang muncul padanya jika menyinggung politik. Politik itu kotor.

Tidak hendak dalam rangka mem-finalisasi sejumlah kasus besar yang sedang terjadi dalam negeri ini. Pengadilan sedang bekerja. Biarkan hukum berbicara, semoga yang dibicarakannya kelak ialah kalimat-kalimat kebenaran. Hanya dalam rangka mencoba menyoroti dampak dari sejumlah skandal yang hadir dalam pemberitaan nasional dengan aktor utamanya ialah sejumlah tokoh besar, khususnya tokoh politik.

Baca juga :  PB NU: Selamat Hari Natal Tahun 2020

Tidak mengherankan kemudian jika sepak terjang beberapa tokoh politik yang kurang baik, menjadikan citra politik menjadi tercoreng. Tokoh politik, partai politik, , alumnus/mahasiswa(i) politik hingga ilmu politik itu sendiri tereduksi maknanya menjadi sangat negatif bahkan dikambing hitamkan sebagai sumber dari segala sumber kekacauan di negara ini. Kiamatlah suatu bangsa jika ia tidak mengenal politik.

Sungguh politik ialah sesuatu yang agung. Aristoteles dalam teori klasiknya menyebut bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Secara etimologi, politik erat hubungannya dengan policy yang berarti kebijakan, dan dalam proses kebijakan itu secara ideal selalu ada kebijaksanaan. Jiwa luhur para filsuf, mencintai kebijaksanaan.

Advertisement

Dimana letak benang kusutnya?

Jangan salahkan masyarakat awam ketika menilai politik dari kacamata media atau layar kaca berukuran mini. Kamu adalah apa yang kamu makan, dan begitulah akal mereka mencerna pemberitaan. Mau berkilah bahwa politik itu bersih di depan mereka, saya tidak sanggup. Saya bukan juru bicara para politisi jahat yang memilih menyemplungkan diri mereka pada lubang nista bernama pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

Skill saya hanya pada mampu menarik domain antara politik dan politisi. Beririsan tapi tak sama. Gagal paham terhadap politik dan ilmu politik harus segera diluruskan karena akan berujung pada sikap antipati dan rasa pesimisme mereka terhadap segala sesuatu yang berbau politik.

Setiap warga Negara wajib menjadi (di)paham(kan) apa makna sejatinya dari politik serta harus (di)sadar(kan) betul bahwa dalam sejarah politik ada yang disebut dengan Hak Politik Sipil, sebuah hak yang mendasar yang diperoleh melalui perjuangan panjang melebihi hak sipil lainnya seperti ekonomi, social maupun budaya.

Hak inilah yang menjadi pintu gerbang bagi teraktualnya hak-hak lainnya, sebab dari sini segala kepentingan warga negara dan kepentingan negara diartikulasikan. Jika telah antipati dan pesimis terhadap politik, bagaimana warga negara akan mengerti dan mengawal haknya? Jika sudah tak terkawal, maka tingkah dan pola beberapa aktor politik akan semakin liar saja.

Sejalan dengan hal tersebut, empat pilar demokrasi harus kembali dikokohkan. Dengan media, partai politik, para pakar politik dan tentu saja pemerintah, serta setiap warga Negara yang sadar dan memiliki sense of belonging dalam menjaga sehatnya demokrasi yang masih mengakar kuat dalam dirinya untuk mengambil peran sentral mengembalikan makna politik pada fitrahnya dalam kebijakan dan kebijaksanaan.

Media memiliki jaringannya untuk menyebar pesan kebaikan hingga pelosok negeri. Partai politik punya fungsinya dalam edukasi politik. Para pakar punya ilmunya. Pemerintah punya kuasa mencitrakan kebaikan politik dalam bentuk kebijakan dan kerja, dan setiap warga Negara punya (yang saya istilahkan sendiri) invisible power, gerakan grassroot dalam penyebaran paham melek politik dan partisipatif aktif. Dari dan untuk rakyat, begitu pesan demokrasi.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan, segala upaya akan menjadi kurang maksimal pada tujuan, jika revolusi paradigma politik pada masyarakat tidak dibarengi dengan revolusi mental dan kinerja dari para aktor politik. Jika proses rekrutmen dan pendidikan politik pada tataran aktor politik masilh lemah dan cenderung lembek, maka pesan baik yang ingin ditunjukkan pada masyarakat tidak akan tercapai.

Mengutip pendapat Ribut Lupiyanto (Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) dalam laman detik.com yang mengatakan praktik politik yang memihak rakyat mesti terus diupayakan di tengah dominasi tingkah polah negatif oknum politisi dan pejabat. Hal ini tentu ini bukan karena politiknya yang kotor. Pendidikan politik guna memperbaiki kualitas demokrasi penting terus digalakkan bagi politisi, publik, dan lainnya.

Substansi dan aplikasi Piagam Madinah dapat diadopsi konsepsinya guna membangun perpolitikan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Harus menjadi urgensi bersama dalam menciptakan paham dan iklim berpolitik yang lebih baik lagi. Segelas kopi hitam telah habis, diskusi kecil dari ruang tengah itupun berakhir. Mari kembali ke fitrah.

Nur Khasanah Latif, Peneliti PUSARAN Indonesia

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com