Nasional

Kepala Daerah Marak OTT, Kemendagri harap Pengelolaan di Daerah Lebih Transparan

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Keberlangsungan pemerintahan serta penyerapan anggaran kerap disinggung selepas adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Tindak lanjut pasca-OTT itu sebetulnya terangkum dalam kajian yang dilakukan KPK.

Meski sebetulnya kajian KPK itu dapat diakses secara mudah di situsnya, kali ini Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK mengundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas persoalan itu. Hasil kajian KPK yang disampaikan pada perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkeu kali ini terkait pinjaman daerah untuk infrastruktur.

“Dilakukan kajian-kajian supaya beberapa hal agar yang terjadi itu tidak terjadi lagi,” ucap Wawan Wardiana sebagai Direktur Litbang KPK di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

Baca juga :  Di Event Beautiful Malino, Gubernur Sulsel Janjikan akan Lanjutkan Pelebaran Jalan Sungguminasa–Malino

“Jadi (setelah) ada penindakan, berikutnya pencegahan yang masuk. Apa yang kami lakukan ini dalam rangka mencegah apa yang sudah terjadi (agar) ke depan tidak terjadi lagi. Maka lubang-lubang atau celah yang biasa digunakan kita tutupi dengan kajian dan rekomendasi ke stakeholder terkait,” jelas Wawan panjang lebar.

Advertisement

Perwakilan dari Kemendagri, yaitu Syarifuddin sebagai Dirjen Keuangan Daerah, memuji kajian KPK tersebut. Nantinya kajian itu, menurut Syarifuddin, akan menjadi bahan evaluasi, terlebih sampai saat ini masih banyak kepala daerah yang terjaring OTT KPK.

“Harapan kita ke depan pengelolaan pinjaman daerah ini lebih transparan dan lebih akuntabel lagi sehingga harapan kita yang menjadi tujuan daripada pelaksanaan atau pemberian pinjaman itu betul-betul bermuara para kesejahteraan masyarakat,” tutur Syarifuddin.

Selain itu, ada dari Kemenkeu yang diwakili Adriyanto sebagai Direktur Pembiayaan dan Tranfers Non-Dana Perimbangan. Menurutnya, kajian KPK itu bisa menjadi dasar untuk memperkuat daerah.

“Kajian akan kami perhatikan, tentunya dari sisi tunjangan fiskal. Kemenkeu akan terus memperkuat wawasan dari sisi kapasitas fiskal daerah itu akan terus kami perkuat dan bagaimana dampak dari penguatan ini tentunya akan kita lihat dari APBN secara keseluruhan. Penguatan daerah harus punya dampak secara nasional,” ujar Adriyanto.

dtk

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com