Kampus

Ketua Prodi Ilmu HI UMY : Diperlukan Engendering UU TKI

YOGYAKARTA, EDUNEWS.ID – Magister Ilmu Hubungan Internasional (MIHI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali mangadakan agenda rutin, yaitu MIHI Lecture Series yang ketiga di tahun ini, Jumat (10/3/2017).

Dalam agenda MIHI Lecture Series ketiga ini, Prodi MIHI menghadirkan narasumber utama yaitu Dr. Nur Azizah, M.Si., yang membahas tema ‘”Advokasi TKI dan Diplomasi Indonesia”.

Dr. Nur Azizah mencoba melihat persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia dalam perspektif gender. Hal itu karena ia sendiri adalah seorang perempuan dan 84% TKI adalah perempuan. Hematnya, statusnya sebagai perempuan  membuatnya lebih dekat dan memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para TKI kita yang mayoritas adalah perempuan.

Baca juga :  Swiss German University Mesti Ditindak

Menurut Dosen Magister Ilmu Hubungan Internasional  (MIHI) sekaligus Ketua Prodi Ilmu Hubungan Internasional UMY ini, Undang-Undang TKI harus berperspektif gender. Hal itu karena sebagian besar TKI adalah perempuan dan juga konstruk sosial memperburuk kondisi TKI dan TKW kita.

“Maka perlu ada UU yang memberikan perlindungan. Ia menambahkan bahwa banyak TKI dan TKW kita yang memilih kerja di luar negeri bukan semata persoalan ekonomi, tetapi juga kadang mereka mempunyai masalah-masalah dalam keluarganya,” paparnya.

Dosen yang konsen dengan isu-isu TKI ini mengatakan bahwa banyak UU TKI tidak mampu menyentuh persoalan ril yang dihadapi oleh para TKI dan TKW kita.

“Hal itu karena UU-nya banyak dibuat oleh kaum laki-laki, yang tidak mampu memahami kondisi ril perempuan,” ungkapnya.

Baca juga :  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Buka Program Studi S3 Manajemen

Di samping itu, dalam beberapa hal, pemerintah dan masyarakat  mempunyai pandangan yang berbeda. Misalnya soal ‘domestic worker’. Ia mengatakan bahwa domestic worker atau TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dipandang oleh pemerintah sebagai pekerjaan rendahan, sementara masyarakat (TKW khususnya), tidak memandangnya demikian. Masyarakat justru melihat itu sebagai pekerjaan yang terhormat, bukan murahan karena mereka bekerja dan mencari nafkah dengan cara yang halal. Mereka tidak mencuri atau merampok.

“Demikianlah masalah-masalah yang dalam mengadvokasi TKI dan TKW kita di luar negeri,” katanya.

Hambatan lainnya menurut Dr. Nur Azizah adalah karena Indonesia belum mempunyai UU “domestic worker”.

“UU TKI sudah diperjuangkan selama lebih dari sepuluh tahun, tetapi belum goal,” tandasnya dalam forum yang dihadari oleh mahasiswa Magister Ilmu Hubungan Internasional dan Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan UMY tersebut.

Baca juga :  Catatan untuk hari lahir Prof. Irwan Abdullah

RLS | EDUNEWS.ID

 

 

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com