News

Koordinasi Cegah Kebakaran Hutan Belum Optimal

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah sebagai penanggung jawab kawasan hutan open access yang tidak dibebani izin pengelola harus meningkatkan koordinasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Profesor Yanto Santosa, mengingatkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka pemerintah menjadi penanggung jawab kawasan hutan open access.

“Sesuai undang-undang, seperti itu. Kawasan hutan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kecuali jika dibebani izin, maka tanggung jawab ada pada pemegang izin,” kata dia, di Jakarta, Senin (31/7/2017).

Menurut Yanto, kebakaran hutan dan lahan yang mulai merebak saat ini banyak terjadi di kawasan hutan open access yang tidak dibebani izin pengelola. Situasi ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga :  Jubir Satgas Covid 19: Perlu Kami Tegaskan bahwa Covid-19 bukan Konspirasi

Dia menambahkan meski menjadi penanggung jawab atas kawasan hutan open access, pemerintah tidak memiliki infrastruktur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai.

“Ini membuat pada beberapa kasus kebakaran, pemerintah butuh dukungan pasukan pemadam kebakaran dan helikopter milik perusahaan swasta untuk memadamkan api,” ujar Yanto.

Oleh karena itu, dia mengingatkan kawasan hutan seharusnya dikawal sehingga tidak boleh dibiarkan tanpa ada pengelola yang menjaganya. Data dari sistem monitoring karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sipongi.menlhk.go.id) mengungkapkan berdasarkan pantauan satelit Terra/Aqua lonjakan kenaikan titik api sepanjang Juli 2017 mencapai 293 titik.

Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur menjadi lokasi titik api terbanyak masing-masing dengan 37 dan 47 titik, selain Kalimantan dengan 89 titik.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com