News

KOPEL: Pelantikan Kajari di Rujab Walikota Makassar, Independensi Kejaksaan Dipertanyakan

MAKASSAR, EDUNEWS.ID- Berdasarkan undangan Walikota Makassar, hari ini, Rabu 1 Maret 2017 Kajari Kota Makassar dilantik di Baruga Angin Mammiri Rumah Jabatan Walikota Makassar.

Pelantikan tersebut sontak menuai pro kontra. Wakil Direktur Kopel Indonesia menilai, menjadi aneh dan sesuatu yang janggal, lembaga Yudikatif sebagai instansi vertikal difasilitasi oleh pemerintah Kota Makassar untuk seremoni pelantikan, plus yang mengundang adalah Walikota Makassar.

KOPEL Indonesia menilai, berdasarkan undangan tersebut, maka anggaran untuk pelantikanpun sudah pasti dari kas Pemerintah Kota Makassar. Sehingga, Menurut Herman, tentu hal ini tidak dibenarkan.

“Kejaksaan adalah instansi Vertikal bukan SKPD Pemerintah Kota Makassar, maka anggaran yang melekat pada SKPD Kota Makassar tidak boleh digunakan untuk kejaksaan, kecuali Pemerintah Kota Makassar memberikan hibah melalui Sekretariat Daerah”. kata Herman dalam siaran persnya, Rabu (1/3/2017).

Baca juga :  Diduga Kasus Investasi dan Swasembada Gula, Ini Kata Kementan Amran

Herman pun mempertanyakan, apakah dalam hal ini kejaksaan mendapatkan hibah dari pemerintah kota?.

“Hampir pasti dalam kasus ini bukan merupakan hibah karena skim hibah harus ada perjanjian hibah antara pemberi dan penerima hibah, baik berupa barang maupun kas tunai” tegas Herman.

Herman mengungkapkan, kemungkinan yang terjadi adalah kejaksaan “mengemis” kepada Pemerintah Kota Makassar.

Sebagai pemerintah kota, Walikota Makassar pasti akan menfasilitasi semua warganya. Hanya saja Walikota Makassar tidak mempertimbangkan dampaknya, termasuk kasus-kasus yang ditangani kejaksaan yang melibatkan Pemerintah kota Makassar.

Dalam kasus ini, Kejaksaan telah kehilangan independensi dan lebih jauh lagi publik akan semakin tidak percaya pada penegakan hukum.

“Bukan tidak mungkin akan terjadi kolusi berupa deal-deal dalam upaya kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan aparat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, semoga hal tersebut tidak terjadi di kemudian hari” tegasnya.

Baca juga :  Boneka Jokowi Laris jadi Oleh-oleh di Rusia

Untuk memperjelas upaya fasilitasi instansi vertikal ini, KOPEL meminta kepada DPRD Kota Makassar agar Walikota Makassar dipanggil untuk memberi keterangan di hadapan anggota DPRD untuk kasus ini.

“Ini penting karena akan menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Kota Makassar dalam kaitannya dengan koordinasi antar instansi, khususnya kejaksaan dalam upaya penegakan hukum di Kota Makassar,” tutup Herman.

REDAKTUR | EDUNEWS.ID

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!