Nasional

KPK Bidik Penyeleweng Dana Desa

JAKARTA, EDUNEWS.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menindaklanjuti 87 laporan dugaan penyelewengan penggunaan dana desa.

Komisi V DPR RI pun mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk lebih transparan dalam panyaluran dana desa.

“Kami mendesak Kemendes agar penyaluran dan penggunaan dana desa dievaluasi. Selain itu kami juga mengapresiasi sikap KPK yang akan menindaklanjuti laporan penyelewengan dana desa,” kata anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro, di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, sebelumnya mengatakan akan menindaklanjuti sekitar 87 laporan yang diduga terjadi korupsi dalam dana desa. Penyelidik, kata Febri, mulai akan menelaah, mengumpulkan bahan dan keterangan untuk ditingkatkan ke tahap penyelidikan.

Baca juga :  Sampah Perayaan Tahun Baru Capai 354 ton

Anggaran desa terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015, misalnya, alokasi anggaran desa mencapai Rp 20,7 triliun. Angka ini kemudian meningkat menjadi Rp 46,9 triliun pada APBN 2016 dan dianggarkan menjadi Rp 89 triliun pada 2017.

Nizar menjelaskan, penyaluran dana desa merupakan bentuk dari desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memberdayakan potensi desa dan mengakomodir kebutuhan desa. Sehingga ujungnya akan tercipta kesejahteraan masyarakat desa.

Advertisement

“Namun, kalau penyaluran dan penggunaannya tidak tepat sasaran maka tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di desa tidak akan pernah tercapai,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) pernah merilis angka kemiskinan yang merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2016. Hasilnya mengejutkan. Sebab angka kemiskinan di pedesaan meningkat menjadi 14,11 persen. Padahal sebelumnya, berdasar hasil Susenas September 2015, angka kemiskinan sebesar 14,09 persen.

“Jadi dari September 2015 – Maret 2016 terjadi kontradiksi. Disatu sisi, anggaran dari APBN banyak digelontorkan ke desa, sedangkan kemiskinan di desa justru meningkat. Ini khan ada apa? Kontradiksi semacam itu jangan sampai terjadi di 2017. Karenanya, kami meminta kemendes dan kemenkeu untuk lebih transparan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2017 ini,” ungkapnya.

Politisi dari dapil Madura ini juga mempertanyakan kinerja dari pendamping desa. Menurutnya, 87 laporan yang ditindaklanjuti oleh KPK dari 362 laporan, menunjukkan kinerja dari pendamping desa juga belum maksimal.

“Harusnya adanya pendamping desa bisa mencegah penyelewengan dana desa. Jangan sampai justru pendamping desa menjadi oknum yang bermain- main dengan dana desa,” pungkasnya.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com