Nasional

KPK Fasilitasi Kerja Sama Pemda Sulsel soal Pajak

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan (Pemda Sulsel) menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan Pertamina. Di balik nota sepahaman itu ada campur tangan KPK.

“Kerja sama ini bertujuan supaya pemerintah daerah mendapatkan transparansi data penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKB yang diterima setiap bulannya,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Rabu (14/8/2019).

Penandatanganan nota kesepahaman itu dilangsungkan pada Selasa, 13 Agustus kemarin sebagai salah satu kegiatan safari KPK dalam rangka pencegahan korupsi. Selain itu, KPK juga menyosialisasikan kepatuhan wajib pajak daerah serta rekonsiliasi aset pemda.

Kembali soal penandatanganan nota kesepahaman di atas. Febri menyebut langkah itu sebagai solusi dari anggapan Pemda Sulsel bila Pertamina tertutup soal penyampaian data.

Baca juga :  Kandidat Ketum KNPI : Pemuda Jangan Terjebak Konflik Pemecah Belah Bangsa

“Data yang selama ini diberikan oleh Pertamina adalah data PBBKB pada distributor di bawah Pertamina yang sudah dilakukan pemotongan PBBKB. Namun atas distributor yang tidak di bawah Pertamina belum dilakukan pemotongan PBBKB,” ujar Febri.

Dengan adanya kerja sama itu KPK berharap segala masalah yang sebelumnya timbul bisa terselesaikan. Terlebih lagi KPK berharap tidak ada pelanggaran yang dilakukan yang menjurus pada tindak pidana korupsi.

rpl

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!