DAERAH

KPK Sambangi Polman, AMSP : Usut Penggunaan Anggaran Infrastruktur di  Tutar!

Abdul Anas (Peci HMI) di salah satu acara bersama Kemenkopolhukam, Mahfud MD beberapa waktu yang lalu

POLMAN, EDUNEWS.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadwalkan ulang pemeriksaan Bupati Polewali Mandar (Polman), Andi Ibrahim Masdar.

Pemeriksaan ini terkait  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016/2017) Polewali Mandar yang diindikasi ada penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

AIM akronim orang nomor satu di Polewali Mandar sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik pada  Jumat (21/11/2020) kemarin di aula Mapolres Polewali Mandar.

AIM berhalangan hadir dengan alasan sedang melakukan kunjungan bersama pihak PDAM Polewali Mandar di Denpasar, Bali.

Kunjungan itu dalam rangka melihat sistem pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Pengelolaan Air Minum

Aliansi Mahasiswa Solidaritas Pegunungan (AMSP) berharap, agar KPK mengusut indikasi korupsi di kabupaten Polewali Mandar terkhusus pada penggunaan dan realisasi penggunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) khususnya di daerah pegunungan yang meliputi kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar), dimana selama puluhan tahun kondisi pembangunan khususnya infrastruktur jalan di daerah tersebut masih belum bisa dilalui oleh kendaraan umum.

Baca juga :  KPK Dorong Reformasi Hukum Untuk Penguatan Pemberantasan Korupsi

“Belum lagi soal akses pendidikan, bangunan sekolah hingga kebutuhan dasar lainnya yang tidak diperhatikan oleh pemerintah Polman,” kata Jenderal Lapangan AMSP, Abdul Anas, Sabtu (21/11/2020).

Anas menduga, praktek korupsi menjadi salah satu penyebab pembangunan yang menyangkut persoalan dasar di daerah pegunungan yang ada di Tutar kurang mendapat perhatian dan porsi anggaran.

Advertisement

“Kalau bisa KPK menindaklanjuti indikasi penyalahgunaan pengunaan dana alokasi khusus (DAK) di daerah tersebut. Bisa jadi ada praktek korupsi,” harap Anas.

Seperti diketahui, AMSP sudah dua kali melakukan aksi menuntut transparansi penggunaan DAK untuk infrastruktir di kantor Bupati dan Dinas PUPR.

Anas menegaskan, pihaknya kembali menggelar aksi kedua tersebut, dikarenakan aksi sebelumnya pada Selasa, (10/11/2020) lalu, pihak pemerintah dinilai tidak menjawab secara keseluruhan tuntutan aliansi.

“Saya tekankan pihak PUPR tidak jelas dan dia tidak bahas poin-poin yang kami minta,” tegasnya.

Selain itu, dirinya mengaku kecewa dikarenakan dalam aksinya tak ada satupun pihak pemerintah yang menemui mereka.

“Terkait tututan yang kami pertanyakan. Pihak PUPR dan Pemda sama sekali tidak menemui kami dan katanya instansi instansi sementara tidak ada di tempat, pimpinan juga tidak ada di tempat, katanya ada pertemuan dinas,” ungkapnya.

Anas membeberkan, beberapa tuntutan AMSP diantaranya, menuntut transparansi titik lokasi pembangunan Peningkatan jalan kawasan transmigrasi Tubbi Ramani.

“Trasparansi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK),” tuturnya.

Selanjutnya, trasparansi pengelolaan Dana Alokasi Khusus di bidang karya pada Dinas PUPR terkait swakelola 2020.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com