News

KPU Siapkan Rancangan Mekanisme Pilkada Serentak Jika Terpaksa Dilaksanakan di Tengah Corona

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak jika terpaksa digelar di tengah pandemi COVID-19.

“KPU sebetulnya sudah merancang beberapa hal, misalnya pemutakhiran data pemilih. Apakah memungkinkan UU yang mengatur tentang pasal pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan calon, itu semua diubah menjadi digital,” tutur Ketua KPU RI Arief Budiman, di Jakarta, Minggu.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi virtual bertajuk “Pilkada 9 Desember 2020 Mungkinkah?”.

Bahkan, kata dia, mekanisme kampanye akan disesuaikan menjadi “digital campaign” sehingga tidak perlu lagi ada kampanye yang melibatkan pertemuan banyak orang.

“Itu sudah kita siapkan, termasuk bagaimana nanti pemungutan dan penghitungan suaranya,” jelasnya.

Baca juga :  Resmi, Kemendagri Tunda Pencabutan Perda Miras

Pada tempat pemungutan suara (TPS), kata dia, akan diatur mengenai jarak antarbilik secara terukur sehingga tidak lagi saling berhimpitan.

“Kemudian, jumlah pemilih di TPS kemungkinan juga akan kita kurangi karena kalau mengikuti jumlah yang ada sekarang bisa sampai 800 orang. Banyak sekali orang dalam TPS,” ucapnya.

Namun, kata dia, setiap kebijakan yang akan diubah dan disesuaikan untuk membuat pilkada tetap terjaga kualitasnya memiliki konsekuensi-konsekuensi, mulai aspek anggaran hingga perubahan peraturan.

“Dan perubahan peraturan itu juga butuh waktu, harus dibahas dan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR,” ujarnya.

Arief mengingatkan bahwa dalam kurun pertengahan Mei hingga Juni 2020 pada jadwal kerja DPR RI merupakan masa reses sehingga kemungkinan akan kerepotan jika harus mengejar penyelenggaraan pilkada pada Desember mendatang.

Baca juga :  Nasdem Sulsel : Sangat Tepat JK Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf

Mengenai penentuan tanggal 9 Desember 2020, kata dia, sudah berdasarkan memiliki tolok ukur sebagai salah satu konsideran, yakni penetapan masa darurat bencana nasional sampai 29 Mei 2020 seiring dengan pandemi Corona.

Namun, diakui Arief, ada kemungkinan masa tanggap darurat diperpanjang sehingga akan memengaruhi apa yang sudah disepakati, termasuk pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

ant

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com