News

Ini Kritikan Ketua BEM FH UIN Alauddin Makassar Terkait Kenaikan Biaya STNK

MAKASSAR, EDUNEWS.ID- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar, Muhammad Waliyuddin mengkritik rencana pemerintah menaikkan harga biaya pengurusan kendaraan bermotor.

Waliyuddin mengungkapkan, pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara atau daerah,dimana hampir setiap transaksi di akan pajak. Mulai dari transaksi perdagangan hingga pemakaian fasilitas negara.

“Namun di awal tahun 2017 ini kita di perhadapkan dengan naiknya pajak 100 persen berita ini Di lansir dari situs kementerian sekretaris negara, di dalam PP 60/2016 ini terdapat penambahan jenis PNBP yang mulai berlaku pada 6 Januari mendatang, seperti tarif Pengesahan STNK, Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan, STRP & TNRP (lintas batas) dan Penerbitan SIM golongan C1 dan C2,” katanya, Jumat (6/1/2017).

Baca juga :  Dana PKH Tahap 1 Cair Februari 2018

Waliyuddin menilai, kenaikan  pajak tersebut dengan alasan meningkatkan sarana prasarana pelayanan seperti di Samsat berupa STNK online, SIM online untuk mempermudah masyarakat yang akan diterapkan secara bertahap itu bukan alasan yang relevan dan bukan acuan pokok dari naiknya pajak.

Advertisement

“Dalam kebijakan pemerintah menaikkan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat hingga 2-3 kali lipat dinilai sangat memberatkan masyarakat. Kebijakan pemerintah ini pun mendapatkan respons negatif dan keberatan dari masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah pun seperti saling lempar terkait kenaikan ini. Baik dari Kapolri, Menteri sampai Presiden.

“Jadi harapan saya agar kiranya masyarakat dan khususnya kepada mahasiswa agar tetap responsif terhadap kebijakan Pemerintah apa lagi kebijakan yang merugikan  masyarakat,” tutupnya.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com