Hukum

Kunjungi Petani Lutim, HMI Temukan Fakta Penyerobotan PTPN XIV

Ketua Umum HMI MPO Cabang Palopo Muhammad Sabar dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum HMI MPO, Aldiyat Syam Husain mengunjungi desa Panca Karsa.

PALOPO, EDUNEWS.ID-Ketua Umum HMI MPO Cabang Palopo Muhammad Sabar dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum HMI MPO, Aldiyat Syam Husain mengunjungi desa Panca Karsa, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel pada Jumat (19/2/2021).

Ketua Umum HMI Cabang Palopo, Muhammad Sabar menambahkan, berdasarkan pengamatan dilapangan, pihaknya menemukan beberapa fakta diantaranya, sengketa lahan masyarakat Adat Pamona dengan PTPN XIV sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

“Kedua, PTPN XIV telah melakukan penyerobotan lahan milik petani di desa Panca Karsa, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur,” beber Sabar.

Direktur LBH HMI, Aldiyat Syam Husain mengungkapkan, kunjungan tersebut dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan dari petani dan masyarakat yang ada di desa tersebut, saat ini berpolemik dengan pihak perkebunan kelapa sawit.

Baca juga :  JK Pastikan Reklamasi yang Sudah Berjalan Dilanjutkan, ini Alasannya

“Awalnya kami mendapat informasi dan laporan masyarakat yang menuntut PTPN XIV untuk menghentikan perampasan lahan yang akan dikelola untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. Itulah kami bergerak ke TKP untuk melihat situasi disana pasca penyerobotan lahan yang dilakukan PT Perkebunan (PTPN) XIV pada 11 September 2020 yang lalu. Alhamdulillah, kami ditemui langsung oleh perwakilan masyarakat adat pamona dan perwakilan petani desa panca karsa,” kata Aldiyat Syam Husain, Direktur LBH HMI dalam keterangannya, Jumat (19/2/2021).

Aldiyat menambahkan, bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat Adat Pamona dan petani di Luwu Timur saat ini cukup kompleks, sehingga memang perlu mendapatkan perhatian khusus.

“Terlebih dari pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur agar memberikan pencerahan yang benar dan melindungi warganya dari tindakan intimidasi dan tindakan perusakan lahan yang sewaktu-waktu dapat saja dilakukan pihak PTPN XIV karena sudah sangat meresahkan petani dan Masyarakat Adat Pamona,” tambah Aldiyat.

Baca juga :  Ridwan Kamil: Saya akan Menyusun Tim Gabungan Khusus untuk Mencari Anak Putus Sekolah

Aldiyat mencontohkan misalnya, salah satu lahan warga (petani) yang diserobot yaitu lahan milik Pak Sutrisno, seluas 1,5 hektar yang ditanami merica dan sudah siap panen.

“Namun gagal, akibat dirusak PTPN XIV dengan menggunakan eskapator,” ungkap Aldiyat.

Selain lahan Pak Sutrisno, juga ada lahan warga lain, yang totalnya mencapai sampai dengan 30 Hektar. Dan setelah dirusak (diland clearing) oleh PTPN seluas 6 Hektar.

“Adapun proses perusakan lahan (land clearing) oleh PTPN ini, tidak ada sosialisasi terlebih dahulu kepada warga, tidak ada ganti rugi atas tanaman di atasnya yang menjadi rusak akibat land clearing yang dilakukan pihak PTPN,” beber Aldiyat.

Patut diduga, lanjut Aldiyat, tindakan perusakan lahan oleh PTPN telah melanggar pasal 406 KUHP yang mengatur tentang tindakan perusakan barang milik orang lain.
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,” tutup Aldiyat.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com