News

LAPAR Indonesia Desak KASN Tuntaskan Pelanggaran Bupati Butur

 

 

 

BUTUR, EDUNEWS.ID – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Lembaga Penegak Aspiraai Reformasi Indonesia (LAPAR Indonesia), pagi tadi melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Provisi Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait pengangkatan dan pemberhentian jabatan Eselon II, III, dan IV yang terjadi di Kabupaten Buton Utara (Butur).

Aksi demonstrasi tersebut adalah mendesak Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) yang sedang melangsungkan pertemuan di Kantor Gubernur Sultra.

Dalam orasinya Ketua Umum LAPAR Indonesia, Lilik Asron mengungkapkan bahwa rekomendasi KASN Atas Pelanggaran Merit Sistem di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 25 Juli 2017 di Jakarta belum di indahkan oleh Bupati Buton Utara.

“Rekomendasi KASN bersifat segera dan mengikat, tidak ada alasan bagi Bupati Butur, Abu Hasan untuk tidak melaksanakannya,” ungkap Asron dalam orasinya, Kamis (12/10/2017).

Suasana sempat tegang saat salah satu masa aksi memaksakan diri untuk masuk kedalam Kantor Gubernur Sultra, tetapi suasananya kembali redah setelah Polisi Pamong Praja dan Pegawai Pemprov Sultra bejanji untuk memediasi para demonstran.

Setelah melalui diskusi yang alot akhirnya para pendemo di izinkan masuk sebanyak tiga orang, Lilik Asron, Hasruddin Jaya, dan Farid untuk bertemu dengan KASN.

Dalam hering yang berlangsung di Aula Sekretaris Daerah Provisi Sultra, para pendemo meminta kepada KASN agar menjadwalkan mediasi Atas Pelanggaran Merit Sistem di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara dan merekomendasikan hasil temuan KASN yang tertuang dalam Surat Rekomendasi Bernomor: B-1999/KASN/7/2017 kepada Presiden dan KPK RI.

“Sampai sekarang rekomendasi KASN yang di keluarkan pada Juli 2017 lalu tidak pernah di jalankan oleh Bupati Butur, ini jelas penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada tindak pidana korupsi,” terang Hasruddin.

Menanggapi tuntuntan para demonstra, KASN Bidang Mediasi dan Perlindungan, Abu Bakar mengapresiasi semangat para demonstran dalam mengawal pembangunan daerah untamanya pelanggaran administrasi yang terjadi di Buton Utara.

“Saya apresiasi semangat para adinda, kita memang butuh kerja sama dalam mengawal pelanggaran administrasi yang terjadi di daerah. Kami juga butuh informasi dari para adinda,” ungkapnya kepada para pendemo.

Dikatakannya, persoalan Butur belum sampai dimeja KASN Bidang Mediasi dan Perlindungan. Ia baru tau detail masaalahnya setelah mendengar penjelasan para pendemo.

“Setelah pulang, saya akan minta hasil temuan KASN Bidang Penindakan biar nanti secepatnya dijadwalkan mediasi. Dan soal penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan korupsi, KASN telah buat MOU dengan KPK, silahkan adinda berkonsultasi dengan KASN yang membidangi tentang itu,” terangnya.

Diketahui, kedatangan KASN di Sulawesi Tenggara selama lima hari, yakni tanggal 9-13 September 2017 dengan agenda memediasi pelanggaran administrasi yang terjadi di Kabupaten/Kota yang ada di Sultra.

Facebook Comments

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2017 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Close