Nasional

‘Lebih Baik Menko Polhukam Urusi Artis yang Jadi Duta Pancasila’

Yogyakarta, EduNews.id–Pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang menegaskan tidak ada ruang bagi organisasi yang tidak mencantumkan ideologi Pancasila di Indonesia sesuai UU Nomor 27 Tahun 1999 terus menuai tanggapan dari berbagai pihak.

Pemerhati Sosial Politik, DR Ahmad Sahide mengungkapkan, daripada mempersoalkan penggunaan asas tunggal bagi organisasi masyarakat, seharusnya Menko Polhukam memberikan perhatian kepada persoalan salah satu partai politik yang mengangkat artis menjadi duta pancasila, yang justru terkesan meremehkan pancasila.

“Justru yang bermasalah hari ini adalah dengan adanya parpol yang mengangkat artis yang dianggap pernyataannya melecehkan pancasila sebagai duta Pancasila. Itu yang mesti digugat” kata Ahmad, Kamis (2/6/2016).

Baca juga :  Ditjen Pas Sidak Rutan KPK, Romahurmuziy Sampaikan Keluhan

Lanjut lulusan Doktoral UGM ini, bukan dengan memaksakan penggunaan asas tungga pancasila kepada ormas yang selama ini banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BACA JUGA : Soal Asas Tunggal, Luhut Mestinya Belajar pada Orba

Seperti diberitakan sebelumnya, dikutip dari salah satu media online

Advertisement
, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tidak ada ruang bagi organisasi yang tidak mencantumkan ideologi Pancasila di Indonesia sesuai UU Nomor 27 Tahun 1999.

Hanya saja Luhut tak merinci lebih jauh organisasi macam apa saja yang dimaksudnya. Apakah termasuk juga organisasi berideologi agama masuk kategori pernyataannya. Dia mengaku akan meminta kepada Menkumham dan Mendagri untuk mengecek aturan soal itu.

“Kita semua harus akui dulu kalau ideologi kita Pancasila. Tidak boleh ada organisasi yang tidak mencantumkan Pancasila di dalamnya. Jika ada, sesuai UU Nomor 27 Tahun 1999 bisa diproses untuk tidak diakui,” ucap Luhut di Bali, Rabu (1/6/2016).

Dia mengaku tidak ada toleransi jika ada organisasi yang tidak cantumkan ideologi Pancasila.

“Kita harus tegas terhadap itu atau ubah undang-undangnya. Kita hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak lebih tidak kurang,” ucap Luhut.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com