Nasional

Lemah dan Sering Buat Gaduh, PB HMI Usulkan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Diganti 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO menilai peserta pemilu presiden dan wakil presiden yang hanya berjumlah 2 pasangan calon (Paslon)  akan membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu rentan dicurigai oleh publik berpihak pada salah satunya.

 Ketua Umum PB HMI (MPO), Zuhad Aji Firmantoro mengungkapkan, apapun kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemilu dalam kondisi seperti itu mengharuskan adanya argumentasi penjelas yang kuat.

“Jika kemampuan menjelaskan kepada publik tidak memadai akan mengakibatkan publik menjadi gaduh. Contohnya seperti masalah penyampaian visi dan misi dalam debat kandidat, status pencalonan DPD Osman Sapta Oddong (OSO), dan yang paling terkini masalah Anies yang diproses oleh Bawaslu karena diduga melakukan pelanggaran kampanye,” terang Zuhad Aji di Jakarta, Sabtu (12/1/2019)

Baca juga :  Pilwali Kota Bau Bau, Petahana Atau Penantang?

 Memperhatikan persoalan-persoalan tersebut, lanjut Aji, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PB memberikan beberapa catatan.

 “Pertama bahwa kegaduhan itu selalu saja bersumber dari kebijakan yang diambil oleh KPU atau Bawaslu,” paparnya.

 Kedua bahwa dalam kasus status OSO  sangat terlihat ketidak-solidan KPU dan Bawaslu sebagai sesama penyelenggara Pemilu.

 “Ketiga bahwa pembatalan penyampaian visi dan misi langsung oleh paslon adalah hasil desakan dari eksternal KPU,” ungkap Aji.

 Ia menuturkan, dari ketiga catatan itu memperlihatkan kepemimpinan di dalam kedua lembaga itu terkesan lemah.

“Kondisi itu nampaknya sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas kerja Bawaslu dan KPU. Ini berbahaya jika terus menerus dibiarkan karena akan mengurangi kadar legitimasi hasil pemilu,” tutur Aji.

Baca juga :  Buka Konfercab HMI Serang, Ini Harapan Ketua PB HMI

Oleh sebab itu PB HMI mendorong supaya terjadi reposisi di internal KPU dan Bawaslu dengan mengganti posisi ketua kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

“Kami berharap dengan adanya penggantian jabatan ketua, KPU dan Bawaslu dapat bekerja secara lebih mandiri, jujur, adil, profesional dan terbuka sesuai dengan asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu,” tambah Aji.

Insya Allah dengan begitu, lanjut Aji, penyelenggara pemilu akan memperoleh kepercayaan publik kembali yang akhir-akhir ini terlihat sangat surut.

“PB HMI juga menghimbau kepada sluruh elemen masyarakat, utamanya anggota dan simpatisan HMI untuk bahu membahu menjaga kualitas proses dan hasil pemilu kali ini sesuai dengan  kapasitasnya masing-masing,”’pungkas Aji.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!