Ekonomi

Lima Cara ini Bukti Pemerintah ‘Hisap’ Uang Rakyat !

Karikatur ( Sumber jomkitabaca.files.wordpress.com)

JAKARTA, EDUNEWS.ID- Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK akhir-akhir ini dinilai tidak pro rakyat bahkan cenderung merugikan rakyat.

Pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng menyayangkan kebijakan pemerintah di tahun ini yang banyak menaikkan tarif yang berkaitan kehidupan rakyat. Seperti tarif dasar listrik, kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB, kenaikan BBM, tarif tol dan banyak lagi.

“Pendapatan yang besar dari penghisapan atau vampir ekonomi ini nantinya akan digunakan untuk membayar utang pemerintah yang besar khususnya yang ditumpuk dalam dua tahun terakhir. Sisanya untuk proyek infrastruktur,” papar Salamuddin , di Jakarta, Senin (16/1/2017).

Salamuddin mengungkapkan, kebijakan penghisapan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai dampak dari rendahnya penerimaan negara selama ini.

Baca juga :  Aksi Buruh di Gedung MPR Dihadang Aparat, LBH Jakarta : Jokowi Sangat tidak Demokratis!

“Karena selama ini, penerimaan pajak rendah akibat korupsi, juga rendahnya pendapatan negara bukan pajak akibat dicuri asing, dan kotornya praktik pengelolaan cukai,” ujarnya.

Salamuddin membeberkan  lima cara yang pemerintah lakukan untuk menjalankan model ekonomi penghisapan tersebut. Pertama, menaikkan harga BBM, TDL, jalan tol, transportasi darat seperti kereta api, transportasi laut dan udara. Kedua,

Advertisement
menaikkan pajak, cukai dan tarif administrasi STNk, BPKB, dan biaya asminstrasi lain yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Ketiga, memajaki harta/aset, tabungan masyarakat, deposito, dengan cara mengorek tabungan dan deposito yang ada di bank-bank.

“Keempat, menaikkan biaya pendidikan, kesehatan, tarif asuransi BPJS dan layanan publik lainnya secara diam-diam,”

Dan kelima, bebernya, pemerintah telah menerapkan suku bunga tinggi atas kredit masyarakat, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, kredit UKM, dan lainnya

Kebijakan ini, sebagian besar akan mengenai masyarakat lapisan bawah, sementara lapisan malah sudah diberikan fasilitas pengampunan pajak atau tax amnesty.

“Juga perusahaan-perusahaan tambang asing sudah diberikan relaksasi melalui kebijakan izin ekspor bahan mentah mineral.

Salamudding mengungkapkan, tahun ini merupakan tahun paceklik bagi rakyat. Tapi akan menjadi tahun pesta pora bagi asing, taipan, dan oligarki penguasa untuk membagi-bagikan kekayaan negara, pendapatan negara dalam rangka memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya.

 

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com