DAERAH

Masih Layakkah Bantaeng Disebut Kabupaten Layak Anak? Ini Tanggapan KPAI

BANTAENG, EDUNEWS.ID – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai Pemerintah Kabupaten Bantaeng belum mampu melakukan deteksi dini terkait kekerasan terhadap anak.

“Walaupun 6 kasus (kekerasan anak dan perempuan), namun dari sisi deteksi dini belum mampu dilakukan. Sehingga jatuh dulu korban baru kita ketahui baik kasus pernikahan usia anak, persekusi dan KDRT,” ujar Jasra Putra selaku Komisioner KPAI, Minggu (21/7/2019).

Jasra Putra sangat menyetujui dengan adanya Perda Perlindungan anak untuk membangun sistem perlindungan anak terintegrasi antar OPD dalam melakukan program pecegahan, penanganan kasus dan rehabilitasi.

Mengingat Kabupaten Bantaeng telah meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2014, 2017 dan 2018.

Apakah Pemerintah Kabupaten Bantaeng masih layak menerima penghargaan itu?

Baca juga :  Innalillah.. Kaimuddin, Konseptor KPPSI Meninggal Dunia

Jasra mengaku, “tentu harus dilihat dari 26 indikator penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujarnya.

Ia memaparkan, bahwa suatu daerah bisa meraih penghargaan itu, jika memenuhi 26 indikator dengan mencakup 5 klaster hak anak.

Diantaranya Hak Sipil dan Partisipasi, Kesehatan, Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Pendidikan dan Budaya dan Waktu luang, Perlindungan khusus yang terdapat dalam UU 35 tahun 2014 sebanyak 5 bentuk perlindungan khusus.

KLA, kata dia, itu merupakan kewajiban setiap daerah untuk mewujudkan. Hal ini sesuai dengan UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat 4-5.

“Oleh sebab itu tingkatan KLA mulai dari pratama sampai kota layak anak merupakan bentuk nyata kewajiban daerah serta keberpihakanya terhadap nasib anak di daerah tersebut. Sebab negara atau keluarga tidak boleh membiarkan anak menentukan nasibnya sendiri tanpa bantuan kita semua,” terangnya.

Baca juga :  BREAKINGNEWS! Lokasi Padat Penduduk di Tanjungbalai Terbakar

Lebih lanjut, “kalau statusnya Pratama (awal pengajuan) untuk naik sebagai Nindya tentu kasus-kasus anaknya harus dilihat dari respon cepat Pemda. Selanjutnya dilihat juga apakah pemda memiliki regulasi perlindungan anak, program, SDM dan anggaran daerah terkait perlindungan anak,” akunya.

Akan tetapi, kata Jasra, jika raihan KLA bukan berarti daerah itu tidak ada kasus kekerasan terhadap anak.

“Namun terlihat dari 26 indikator KLA. Mulai dari regulasi sampai pada desa/dusun yang ramah serta respon terhadap perlindungan anak,” imbuhnya.

Dalam rangka Hari Anak Nasional 23 Juli 2019 yang akan dilaksanakan di Makassar, KPAI berharap bisa memberikan semangat bagi daerah di Sulawesi Selatan untuk lebih giat lagi melakukan upaya-upaya perlindungan dan pemehuhan hak-hak anak.

Baca juga :  Fadli Zon Sebut Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Tidak Realistis

“Tentu indikatornya sejauh mana Pemerintah Bantaeng telah efektif melakukan kerja-kerja perlindungan anak termasuk mendorong keterlibatan masyatakat, LSM dan orang tua untuk peduli terhadap anak-anak di Bantaeng,” pesannya.

“Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2019. Komitmen, inovasi, dan dampak program Perlindungan Anak mesti kita kumandangkan diberbagai pelosok negeri,” tegasnya.

Sekedar diketahui, per Juni 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDPPPA) Bantaeng mencatat ada 6 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan selama tahun 2019. Yaitu kasus persetubuhan anak, kasus KDRT, kasus persekusi dan kasus pernikahan anak.

(Erwin)

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!