Ekonomi

Mengungkap Laporan Djusman AR ke KPK yang Berujung  Penangkapan Nurdin Abdullah

Djusman AR saat diwawancaari oleh sejumlah Awak Media beberapa waktu yang lalu

MAKASSAR, EDUNEWS.ID Pagi-pagi Sabtu 27 Februari 2021, publik tanah air khususnya masyarakat di Sulawesi Selatan terkaget-kaget dengan pemberitaan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah orang termasuk Sekretaris Dinas (Sekdis) PU Provinsi Sulawesi Selatan, Pengusaha kontraktor dan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

Betapa tidak, sosok gubernur Sulsel, merupakan mantan Bupati Bantaeng dua periode, Prof Nurdin Abdullah yang juga dikenal dengan akronim ‘Prof Andalan’ ikut dalam rombongan KPK ke Jakarta, usai tim dari Satuan Tugas (Satgas) KPK melakukan OTT dengan barang bukti sejumlah uang dalam koper senilai 2 milyar rupiah.

Siang harinya, jurubicara Nurdin Abdullah, Veronica Moniaga membantah jika kabar yang beredar mengenai OTT yang melibatkan Nurdin Abdullah telah terjadi.

“Mengenai informasi yang beredar di media bahwa Bapak Gubernur Nurdin Abdullah terkena operasi tangkap tangan itu tidak benar, karena bapak saat itu sedang istirahat,” ujar Vero dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021).

Namun, dini hari, Ahad (28/2/2021) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.

Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 orang. Yakni Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA), Edy Rahmat (ER) Sekretaris Dinas PUTR provinsi Sulawesi Selatan (orang kepercayaan Nurdin Abdullah) dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto (AS) (kontraktor).

“Sebagai penerima saudara NA (Nurdin Abdullah) dan saudara ER. Sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS (kontraktor),” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu dinihari (28/2/2021).

Firli membeberkan, pada Jumat (26/2), KPK mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AS kepada NA melalui saudara ER. AS menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai Sulsel tahun anggaran 2021 kepada ER.

Pada pukul sekitar 23.00 WITA, AS diamankan saat dalam perjalanan menuju Bulukumba. Sekitar pukul 00.00 WITA, ER diamankan beserta uang dalam koper sejumlah sekitar Rp 2 miliar turut disita dari rumah dinasnya. Kemudian, sekitar pukul 02.00 WITA, Sabtu (27/2), Nurdin Abdullah juga turut diamankan oleh KPK dari rumah dinasnya.

Baca juga :  KPK : Kerugian Negara Korupsi RTH Kota Bandung Capai Rp26 miliar

Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan pasal 12 a dan pasal 12 b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi, Agung Sucipto disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b, atau atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 27 februari 2021 sampai 18 maret 2021,” tutur Firli.

Kuat dugaan, OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Nurdin Abdullah berawal dari laporan yang dilayangkan oleh Djusman AR,  yang dikenal sebagai Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi dan Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar.

Djusman AR telah Laporkan Nurdin Abdullah Tiga Kali

Belakangan, setelah penetapan status tersangka kepada Nurdin Abdullah oleh KPK, mulai terungkap bahwa Djusman AR ternyata telah melakukan proses pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Nurdin Abdullah kepada KPK sebanyak tiga kali terkait  proyek Makassar New Port (MNP).

Informasi yang dihimpun oleh edunews.id,  Djusman AR pertama kali  melaporkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Nurdin Abdullah pada 7 September 2020, Selanjutnya pada 7 Desember 2020 dan terakhir pada 7 Januari 2021. Namun, berdasarkan jejak digital pemberitaan di beberapa media, informasi  pelaporan Djusman AR terkait dugaan korupsi yang melibatkan Nurdin Abdullah muncul di laman pemberitaan hanya dilakukan pada 7 Desember 2020 lalu. Kuat dugaan, informasi itu beredar dalam rangka ‘kado’ hari anti korupsi se-dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember setiap tahunnya.  Dimana juga diketahui Djusman tepat pada saat itu berada di Gedung KPK bersama aktifis NGO anti korupsi dalam rangka menyambut perayaan hari anti korupsi sedunia.

Baca juga :  BREAKINGNEWS! KPK OTT Bupati Batubara

Jika dikaitkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, pelaporan yang dilakukan oleh Djusman AR pertama kali pada 7 September 2020, laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan conflict of interest (konflik kepentingan) Megaproyek Makassar New Port (MNP). Sementara, informasi yang dihimpun,  Nurdin Abdullah sudah ikut dipantau tim penyelidik KPK sejak lima bulan lalu, atau Oktober 20210 lalu.

Apalagi, penangkapan Nurdin Abdullah 27 Februari 2021 itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprin.Lidik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: Sprin.Lidik-98/01/10/2020. Surat perintah lidik atau penyelidikan keluar setelah pihak penyidik menemukan informasi dan bukti kuat keterlibatan sorang dalam pelanggaran hukum ini ternyata sudah teregister bulan Oktober 2020 lalu. Ini berarti bahwa, Sprin.Lidik KPK keluar kurang lebih sebulan setelah Djusman AR memasukkan laporan pertamanya ke KPK.

Djusman AR sendiri diketahui, telah melaporkan Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan ke lembaga anti rasuah terkait proyek Makassar New Port berdasarkan data-data infrastruktur, pelabuhan, dan jalan.

Sejak awal dilaporkan, dia sudah tahu perkembangan dari laporannya. Namun, Djusman tidak bersedia membeberkan rincian data laporannya.

“Saya tidak dibolehkan secara etik untuk bicara substansi materi perkara pelaporan. Biarkan penyidik yang menentukan,” kata dia saat diwawancari usai KPK secara resmi menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

Namun, jika dirunut, berdasarkan laporan yang dilakukan oleh Djusman AR lah KPK kemudian memberikan perhatian khusus kepada dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan, yang akhirnya dengan penyadapan yang dilakukan oleh KPK berujung pada kegiatan tangkap tangan.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh ketua KPK dalam jumpa pers penetapan Nurdin Abdullah sebagai tersangka, tidak hanya fokus pada kronologi penangkapan, tetapi Ketua KPK menyebut, telah ada laporan-laporan yang masuk ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan, termasuk berbagai transaksi yang menyeret nama Nurdin Abdullah.

Firli membeberkan, selain menerima fee sebesar Rp 2 miliar dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto melalui Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Sulsel Edy Rahmat, Nurdin juga disebut KPK menerima fee proyek infrastruktur di Sulsel dari sejumlah kontraktor.

Baca juga :  1.010 rumah, Kantor dan Kendaraan Ludes Terbakar di Kerusuhan Wamena

Sayangnya, Firli tidak mengungkapkan, siapa saja kontraktor yang memberi Nurdin fee-fee proyek tersebut. Yang pasti, total, Nurdin menerima fee proyek dari Agung dan sejumlah kontraktor senilai Rp 5,4 miliar.

Namun diduga, kontraktor yang memberikan fee proyek tersebut salah satunya adalah yang berkaitan dengan proyek MNP, yang diduga kuat menjadi dasar Argumen Firli mengatakan bahwa KPK punya bukti kuat sehingga terbit sprin lid dan kemudian tim KPK turun ke Makassar.

Analisa publik juga mempertanyakan, bagaimana mungkin KPK dapat langsung menjemput paksa Nurdin Abdullah jika hanya berdasar OTT tersebut apalagi Nurdin Abdullah ditangkap saat tidur di rumahnya?.
Ini berarti bahwa tanpa pun ada peristiwa malam tersebut, Nurdin Abdullah tetap akan ditangkap berdasar rangkaian penyelidikan merujuk pada terbitnya sprin lid yang telah diterbitkan KPK.

Adakah hal ini berhubungan dengan proyek Makassar New Port yang juga dilaporkan oleh Djusman AR sebelumnya? Apalagi,  jika dipantau dari status-status medsos milik Djusman AR beberapa bulan terakhir, seringkali ditemukan kalimat yang menegaskan dan memperlihatkan sikap optimisme  berkaitan dengan laporannya ke KPK.

Djusman AR sendiri saat ditemui dan dikonfirmasi terkait perintah lidik atau penyelidikan KPK dikeluarkan karena berdasarkan laporan dirinya terhadap KPK, enggan memberikan penjelasan.

“Saya kira teman-teman media lebih tau itu,” ujar Djusman AR sambil tersenyum, Senin (1/3/2021).

Yang pasti, kata Djusman, media punya litbang untuk melacak jejak track record dalam pergerakan antikorupsi.

Ia juga menegaskan,  apa yang ia lakukan murni sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kami lakukan murni sebagai wujud peran serta yang diatur dalam pasal 41 undang-undang nomor 31 tahun 99 beserta perubahannya undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. ,” tegasnya.

“Korupsi itu adalah musuh bersama, musuh rakyat, musuh negara. Pastinya yang kami lakukan murni demi kepentingan negara. Tujuannya hanya satu, bagaimana hak rakyat dapat terselamatkan,” pungkasnya. (*)

*Diolah tim redaksi edunews

 

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com