News

Mr Kan : Sangat Aneh, Negara Tak Sepenting Ngurus Perusahaan

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pengamat sosial keturunan Tionghoa, Kan Hiung merasa heran jika seorang terdakwa masih dapat menjalankan tugas sebagai gubernur aktif. Kan menilai hal tersebu sangat tidak masuk akal. Kan mengambil contoh, perusahaan tidak akan menerima pegawai yang menyandang status terdakwa.

“Apa ada perusahaan yang mau menerima seseorang yang menyandang status terdakwa? Saya sangat yakin nggak bakal ada perusahaan yang mau menerimanya. Kecuali status terdakwanya tidak diketahui oleh perusahaan tersebut. Tapi umumnya perusahaan pasti membutuhkan satu syarat lamaran kerja seperti SKCK dari kepolisian,” jelasnya kepada edunews.id, Rabu (22/2/2017).

Contoh lain, lanjut Kan, adalah seperti di Singapura. Warga negara di Singapura jika sudah menyandang status hukum maka ‘tamatlah’ riwayat orang tersebut. Pasalnya tidak akan ada perusahaan yang mau menerima seseorang yang menyandang status hukum.

Baca juga :  Sebanyak 37 Persen Pekerja tak Sesuai Latar Pendidikannya

“Nah saat ini di negara kita saya merasa cukup sangat aneh dan heran ya. Mengapa seorang terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih bisa mencalonkan dirinya menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta? Dan makin aneh lagi didalam pikiran saya mengapa masih ada sekelompok kecil yang sangat mendukung terdakwa Ahok? Ini juga yang mendukung ini pantas saya pertanyakan sebenarnya pengaruh apa sampai bisa begitu ngotot mendukung seorang terdakwa Ahok? Dasar-dasar dan sumber-sumber yang mempengaruhi sampai dapat membuat pendukungnya tetap ngotot pantas juga dipertanyakan,” ujarnya.

Advertisement

Kan mengatakan, logikanya tugas negara jauh lebih penting daripada tugas kerja di perusahaan, namun kok jadi sebaliknya. Seakan-akan negara sudah tidak sepenting perusahaan.

“Saya perkirakan untuk pendukung-pendukungnya ini jika punya perusahaan besar miliknya sendiri apa mau menerima lamaran kerja seorang terdakwa? Sebagai anak bangsa saya merasa sungguh merasa prihatin melihat situasi negara ini,” katanya.

Kan menilai, jika tanpa ada demo besar-besaran yang dilakukan umat Islam, bisa saja kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok menjadi terombang ambing. Menjadi aneh ketika seorang tersangka sesuai dengan undang-undang yurispudensi yang seharusnya ditahan oleh aparat penegak hukum ini tidak dilakukan kepada Ahok.

“Saya memperkirakan seperti ada yang penuh perhitungan dan juga saya menduga ada sesuatu dibalik ini. Terakhir tanggal 11 Februari 2017 pasca cuti kampanye terdakwa Ahok yang seharusnya diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri ini pun tidak dilakukan. Dalam kasus ini secara politik banyak pihak yang dirugikan. Secara ideologi kebangsaan saya mengamati telah mencoreng hukum dan undang undang di NKRI,” katanya.

[NHN]

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com