Ekonomi

Dampak Corona, Bappenas Catat Daya Beli Masyarakat Hilang Rp362 Triliun

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas mencatat daya beli masyarakat Indonesia hilang sekitar Rp362 triliun akibat tekanan pandemi virus corona (covid-19). Perhitungan ini berdasarkan jumlah jam kerja yang hilang akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Pandemi dari tanggal 30 Maret sampai 6 Juni 2020 atau kira-kira 10 minggu hitungan kami, menghilangkan jam kerja yang luar biasa dan menghilangkan daya beli sekitar Rp362 triliun,” kata Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (22/6/2020).

Suharso mengatakan hal ini menjadi jawaban mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia diramal turun lebih dalam pada kuartal II 2020. Proyeksi pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan laju ekonomi kemungkinan minus 3,8 persen pada kuartal II 2020.

Baca juga :  Target Kemiskinan Tahun ini Dibawah 10 persen

Proyeksi ini berasal dari berbagai indiktaor, termasuk salah satunya daya beli masyarakat yang turun akibat terbatasnya aktivitas ekonomi selama beberapa bulan terakhir. Hal ini akan membuat tingkat konsumsi rumah tangga juga lebih rendah dari kuartal I 2020 sebesar 2,84 persen.

“Ini yang jelaskan kenapa tidak ada pembeli atau UMKM mendapatkan penghasilan yang turun drastis luar biasa. Bahkan, industri manufaktur utilisasinya hanya tinggal 30 persen dalam 10 minggu ini,” tuturnya.

Kendati begitu, Suharso mengklaim pemerintah sudah berupaya untuk membuat berbagai kebijakan yang mampu menjadi bantalan agar daya beli masyarakat tidak jatuh lebih dalam. Khususnya melalui program perlindungan sosial.

Advertisement

Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa, Kartu Prakerja, hingga gratis dan diskon listrik bagi masyarakat miskin.

“Kebijakan ini agar daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga kontraksi ekonomi di kuartal II 2020 bisa kita jaga. Kami tidak akan biarkan kontraksi sepanjang tahun, sehingga banyak hal yang kami lakukan,” jelasnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan negatif pada kuartal II 2020 karena daya beli masyarakat kian tertekan.

“Pada kuartal II 2020, konsumsi rumah tangga yang tadinya masih bisa tumbuh di sekitar 3 persen akan mengalami pelemahan lebih lanjut di kisaran nol persen,” tutur Ani, pekan lalu.

Hal ini sudah tercermin dari rendahnya inflasi atau kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data BPS mencatat inflasi secara bulanan hanya sebesar 0,07 persen pada Mei 2020.

Bahkan, inflasi hanya mencapai 0,9 persen pada Januari-Mei 2020. Sementara inflasi tahunan sekitar 2,19 persen dari Mei 2019 sampai Mei 2020.

Inflasi rendah bisa dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan (supply) yang berlebih. Namun, bisa pula berasal dari rendahnya permintaan (demand) konsumen.

“Inflasi sekarang turun, ini disebabkan lebih karena daya beli masyarakat, terutama konsumsi rumah tangga yang mengalami pelemahan cukup drastis,” ujarnya.

cnn

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com