Nasional

Disebut dalam Kasus Suap, Hasto Kristiyanto Merasa Jadi Korban Media

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merasa jadi korban framing media massa terkait keterlibatan dirinya terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto sendiri menyatakan dirinya berserah diri pada proses penegakan hukum di KPK. Dia menegaskan takkan pernah mengintervensi lembaga yang dipimpin oleh Firli Bahuri itu.

“Dengan berita-berita ini, menunjukkan adanya berbagai kepentingan yang ikut membuat framing,” kata Hasto di sela Rakernas I 2020 PDIP di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Politikus asal Yogyakarta ini mencontohkan adanya framing isu Doni yang diamankan KPK adalah stafnya. Padahal, Hasto mengaku stafnya bernama Ramond Dony Adam dan saat ini masih mendampinginya berkeliling.

Baca juga :  Haris Azhar Tidak Bersedia jadi Saksi Prabowo

“Staf saya ini namanya Dony. Itu sebagai contoh framing,” jelas Hasto.

Selain itu, Hasto juga menekankan upaya framing isu yang menyudutkan dirinya bersembunyi di fasilitas kepolisian, kemarin. Hasto menekankan bahwa dirinya kemarin sedang menyiapkan acara Rakernas I PDIP.

“Dan teman-teman bisa melihat sendiri hasilnya. Bisa melihat bagaimana acara ini menunjukkan jalan kejayaan bagi Indonesia Raya ini,” ucap Hasto.

Alumni UGM ini juga mengklarifikasi soal gugatan atas nama Megawati Soekarnoputri dan dirinya ke Mahkamah Agung soal peraturan KPU menyangkut pergantian antar waktu (PAW). Menurut Hasto, keduanya hanya menjalankan fungsi kepartaian dan sama sekali tak melakukan proses negosiasi karena hukum menyangkut PAW sangat jelas.

Baca juga :  SAPMA Komisariat UNM Demo Tolak Penetapan UU KPK

Yang jelas, PDIP pernah punya pengalaman sejenis ketika mengajukan PAW atas nama Almarhum Sutradara Ginting dan itu dilakukan sesuai ketentuan perundangan. Sebab tanpa konstruksi hukum sangat kuat, PAW tak bisa dilakukan.

“Kalau kami lihat pada 7 Januari pihak KPU telah mengeluarkan surat bahwa apa yang diputuskan dan diusulkan PDI Perjuangan tidak diterima oleh KPU, jadi untuk apa kemudian dilakukan upaya-upaya hal (negosiasi) tersebut?” ujar Hasto.

jpn

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!