Nasional

DPR Desak Pemerintah Tindaklanjuti Kajian FKM UI Soal Prediksi 2,5 juta Orang Terjangkit Covid-19

EDUNEWS.ID – Komisi IX DPR meminta pemerintah menindaklanjuti hasil kajian Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) terkait potensi besar terjangkitnya banyak orang oleh Virus Corona Covid-19.

Sebelumnya, FKM UI juga meminta agar pemerintah melakukam intervensi serius dalam penanganan penyeberan Covid-19.

Menurut anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, pemerintah perlu mempertimbangkan dan menindaklanjuti kajian FKM UI lantaran bersifat metodologi ilmiah. Apalagi, lanjut dia, FKM UI tidak memiliki kepentingan tertentu selain mengenai hal kemanusiaan.

“Saya kira hasil kajian tim FKM UI tersebut sangat perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pasalnya, kajian itu tentu dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dan saya yakin, itu semata-mata dilakukan setelah melihat penanganan Covid-19 yang belum menunjukkan kemajuan,” kata Saleh saat dihubungi pada Senin (30/3/2020).

Saleh mengatakan pemerintah harus tegas dalam membuat langkah kebijakan. Mengingat, dalam kajiannya, FKM UI memprediksi bakal ada 2,5 juta orang yang berpotensi terjangkit Covid-19 apabila tidak ada intervensi serius dari pemerintah.

Baca juga :  Kominfo Blokir Internet di Papua, Ini Alasannya

“Prediksi yang disebutkan benar-benar mengkhawatirkan. Ada 2,5 juta orang di Indonesia yang terancam akan terinfeksi. Ini bukan jumlah yang sedikit. Apalagi, sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa virus ini akan hilang,” kata Saleh.

Saleh memandang, pemerintah bisa melakukan intervensi dengan memprioritaskan kepada penerapan lockdown atau karantina wilayah di daerah-daerah zona merah penyebaran Covid-19. Hal tersebut bertujuan menghentikan laju atau memutus mata rantai sebaran Virus Corona.

“Dalam suasana seperti ini, semua komponen bangsa diyakini akan mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah. Di sinilah kepempinan akan diuji. Rakyat mempertaruhkan hidup mereka di atas kebijakan pemerintah. Lockdown kota-kota yang dinilai menjadi episentrum penyebaran virus ini. Misalnya, Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Jangan sampai terlambat,” tutur Saleh.

Baca juga :  Bamsoet Beberkan Kebobrokan DPP Partai Golkar

Diketahui, penanganan wabah Virus Corona di Indonesia memerlukan intervensi dari pemerintah secara serius. Dikhawatirkan, jika tidak ada intevensi serius dari pemerintah akan berdampak pada makin membengkaknya jumlah warga yang terinfeksi Virus Corona.

Hal tersebut disampaikan Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) melalui Ahli Epidemilogi dan Biostatistik Dr Pandu Riono.

“Perlu ada intervensi pemerintah secara serius. Kalau tidak hampir 2,5 juta orang di negara ini berpotensi terjangkit Covid-19. Prediksi ini merupakan salah satu bagian dari draf ‘Covid-19 Modelling Scenarios, Indonesia’, disusun oleh Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) tanggal 27 Maret 2020, ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” jelasnya saat dikonfirmasi Suara.com pada Minggu (29/3/20202).

Draf ‘Covid-19 Modelling Scenarios, Indonesia’, ini kata Riono, FKM UI diminta langsung oleh Bappenas RI. Dalam penyusunan draf tersebut turut terlibat Pandu Riono, Iwan Ariawan, Muhammad N Farid dan Hafizah Jusril.

Baca juga :  Polisi Sebut Kasus Plat Palsu Bukan Kelemahan Tilang Elektronik

Saat ini, warga yang positif terinfeksi Covid-19 sudah mencapai 1.285 orang dengan angka kematian sudah mencapai 114 orang. Menurut Tim FKMUI, angka tersebut akan terus meningkat bila tidak ada intervensi dari pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19.

“Perlu ada intervensi tingkat tinggi dari pemerintah,” ucap dia.

Ia mengatakan jenis-jenis tingkatan intervensi yang dilakukan dalam pencegahan penularan Covid-19 yang dimaksud Tim FKMUI seperti tanpa intervensi, intervensi rendah dengan jaga jarak sosial secara sukarela, membatasi kerumunan massa.

Kemudian, intervensi moderat dengan tes massal cakupan rendah, mengharuskan jaga jarak sosial (penutupan sekolah/bisnis) dan intervensi tinggi dengan tes massal cakupan tinggi, yakni mewajibkan jaga jarak sosial.

“Sekarang hanya ada imbauan. Jadi, antara tanpa intervensi dan intervensi rendah,” ujar Pandu.

sra

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com