Nasional

DPRD DKI Panggil BPN Soal Sertifikat Tanah Gratis dari Jokowi yang Diduga Pungli

 

JAKARTA,EDUNEWS.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI untuk dimintai penjelasan tentang dugaan pungutan liar atau pungli sertifikat tanah gratis Joko Widodo atau Jokowi. Taufik menuturkan, anggota dewan perlu memperjelas kasus sertifikat gratis Jokowi tersebut.

“Nanti saya minta Komisi A panggil dan sampaikan ke gubernur bagaimana solusinya,” kata Taufik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Februari 2019. Taufik mengatakan telah menerima beberapa aduan dugaan pungli sertifikat gratis Jokowi di Jakarta Selatan.
Ads by Kiosked

Menurut dia, warga harus membayar sejumlah uang agar sertifikatnya terbit. Itu hanya berlaku untuk jenis tanah tertentu.

Baca juga :  Presiden Jokowi Sebut Bansos Tunai Baru Tersalur 15-25 Persen

Politikus Partai Gerindra ini menampung cerita bahwa terdapat warga yang sudah menempati tanah puluhan tahun. Warga tersebut berpikir penerbitan sertifikat tanah akan gratis seperti yang dijanjikan Jokowi.

Sayangnya, sang warga malah harus membayar 25 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ketika memproses sertifikat tanah gratis.

Advertisement

“Ini kan mestinya diumumkan dari awal bahwa dalam sertifikasi itu yang tidak bayar tanah (jenis) ini,” papar Taufik.

Berangkat dari aduan itulah Taufik melalui Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI akan meminta penjelasan BPN DKI. Rencana Taufik, rapat digelar pada Selasa, 26 Februari 2019. Dia pun hendak mengundang pengadu turut serta dalam rapat.

Praktik pungli atas pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Jokowi ditemukan di sejumlah tempat. Salah satunya di Jakarta Selatan, tiga warga Grogol Utara mengaku dimintai uang Rp 3 juta hingga Rp 60 juta untuk mendapatkan sertifikat gratis Jokowi.

Uang itu diminta mengatasnamakan pengurus rukun warga yang terlibat dalam kelompok masyarakat sadar sertifikat. Keberadaan kelompok-kelompok itu sepengetahuan lurah.

Sejatinya, dalam mengurus sertifikat gratis Jokowi, warga Jakarta cukup membayar sejumlah biaya yang besarannya telah diatur tak lebih dari Rp 150 ribu.

tmp

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com