Nasional

Eks Wamenkumham Sebut Teror Diskusi ‘Pemberhentian Presiden’ Karakter Otoritarianisme

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengkritisi dugaan teror pada diskusi yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dengan topik pemberhentian presiden berujung pembatalan. Dia menilai kejadian itu menunjukkan karakter otoritarianisme yang kembali muncul.

“Ini menunjukkan karakteristik otoritarianisme yang mulai muncul lagi,” ujar Denny dalam seminar nasional bertema ‘Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19’, Senin (1/6/2020).

Denny menyesalkan munculnya sikap itu karena masyarakat sejak lama telah berupaya menghilangkan sifat otoriter yang pernah terjadi di masa orde baru. Karenanya kejadian terkait diskusi tersebut menunjukkan gejala lama pada masa orde baru muncul kembali.

Baca juga :  KPK Nilai Langkah Pemerintah Tak Selesaikan Masalah Keuangan BPJS

“Kita yang mendorong menghilangkan sifat-sifat otoriter dari Orde Baru terganggu lagi dengan muncul kembali karakter tersebut,” katanya.

Menurut Denny, karakter otoritarianisme di masa sekarang mudah dijumpai dalam sistem pemusatan kekuasaan hingga praktik-praktik kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Ia meyakini, dugaan teror yang terjadi pada diskusi UGM itu hanya menunjukkan sedikit dari sejumlah karakteristik otoriter pemerintah yang perlu dikritisi.

“Diskusi di UGM ini hanya satu, dua, dari pola-pola otoritarian yang kembali muncul dan harus kita sikapi dengan kritis,” kata Denny.

Sebelumnya, Agenda diskusi mahasiswa Constitusional Law Society (CLS) Fakultas Hukum UGM pada 29 Mei 2020 bertema ‘Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’ terpaksa dibatalkan.

Baca juga :  Kawal Demo, Polisi yang Terbakar di Cianjur Meninggal Dunia

Dekan FH UGM, Sigit Riyanto dalam keterangan tertulis mengatakan, pembatalan itu lantaran pembicara, moderator dan narahubung agenda diskusi, serta ketua CLS mendapat teror dan ancaman pembunuhan sejak malam sebelumnya. Polisi menyebut akan mengusut pelaku teror tersebut.

Tak Ada Alasan Kuat

Menyinggung persoalan pemberhentian presiden ini, Denny mengatakan bahwa pemberhentian atau pemakzulan Presiden Joko Widodo sangat sulit dilakukan. Selain alasan yuridis, proses di DPR hingga nantinya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi akan sulit, mengingat sedikitnya partai oposisi di parlemen.

“Syarat di DPR sekarang saja berat. Oposisi sekarang tinggal PKS dan Demokrat. Bisa kita duga hitung-hitungan (pemberhentian) bisa ditolak DPR,” ucapnya.

Di sisi lain, sikap Jokowi yang dinilai sejumlah pihak lambat dalam menangani kebijakan covid-19 juga tak bisa menjadi alasan kuat untuk pemakzulan. Menurutnya, pemakzulan harus memenuhi syarat pelanggaran dengan pembuktian.

Baca juga :  Peringati Hari Pahlawan, Kemensos ajak 600 Siswa Berziarah

“Secara konstitusional sulit hanya menggunakan penanganan covid-19 untuk memakzulkan. Kecuali ada pelanggaran seperti korupsi,” ujar Denny.

 

 

cnn

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com