Nasional

Gus Irawan Nilai Pengesahan APBN-P Melanggar Konstitusi

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Gerindra secara tegas menolak APBN-Perubahan (APBN-P) 2017 yang diajukan pemerintah namun telah disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR dan sembilan fraksi lain di DPR RI.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra Gus Irawan Pasaribu, kepada wartawan di Jakarta Minggu (30/7/2017) secara tegas menyatakan fraksinya menolak rancangan tersebut.

“Biarkan saja fraksi lain menerima. Kami kokoh menolak apa yang disampaikan pemerintah walaupun kemudian disetujui dalam rapat paripurna dengan Banggar, Menteri Keuangan dan fraksi lain,” tuturnya.

Dia mengatakan banyak sekali alasan Gerindra menolak APBN Perubahan yang bermasalah tersebut.

“Terutama karena penetapan asumsi makroekonominya dilakukan sepihak oleh pemerintah dan disetuji begitu saja oleh Banggar di DPR,” ungkapnya.

Baca juga :  Anak Indonesia Masa Depan Indonesia

Jika melihat hasil APBN Perubahan 2017 terlihat diantaranya pertumbuhan ekonomi disepakati berada di kisaran 5,2 persen, inflasi year on year 4,3 persen, nilai tukar rupiah Rp13.400, hingga tingkat bunga SPN 3 bulan 5,2 persen. Pendapatan negara juga disepakati senilai Rp1.736,06 triliun dengan mengandalkan penerimaan di sektor perpajakan non migas senilai Rp1.430,9 triliun.

Gus Irawan Pasaribu mengatakan penetapan dan pengesahan APBN Perubahan 2017 itu melanggar konstitusi.

“Banyak asumsi makro dan penentuan alokasi belanja yang tidak berdasarkan persetujuan DPR. Salah satunya adalah penetapan harga minyak mentah yang ditetapkan menjadi 48 dolar AS. Itu bukan atas persetujuan dewan,” tuturnya.

Kemudian hal kedua adalah soal alokasi subsidi listrik yang sudah ditentukan Banggar menjadi Rp45 triliun pun bukan atas kesepakatan dengan DPR. Jadi kalau dibuat APBN tapi tidak melalui persetujuan dewan itu inkonstitusional,” jelasnya.

Baca juga :  Habis Lebaran, BBM Dipastikan Bakal Naik

Menurut dia, dulu saat pertamakali [2016]diangkat menjadi Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah pernah melakukan pemotongan anggaran di APBN Perubahan.

“Sebenarnya saat itu dia sudah melanggar Undang-undang, melanggar konstitusi. Tapi akhirnya dewan membiarkan karena menganggap apa yang dilakukannya adalah rasional,” ujarnya.

Advertisement

Tapi kali ini kebijakan yang dilakukan Sri Mulyani dan pemerintah sudah tidak rasional lagi.

“Menkeu irrasional dan menetapkan sendiri APBN perubahan di luar akal sehat. Yang membuat saya ikut menilai bahwa Menkeu tidak rasional adalah ketika asumsi pertumbuhan ekonomi dibuat tinggi dalam APBN-Perubahan, kemudian penetapan pajak pun digenjot sebesar-besarnya,” kata dia.

Lalu hal lain yang disoroti fraksinya dalam APBN Perubahan 2017 adalah ketika pemerintah mengajukan rencana belanja negara yang disampaikan lewat outlook adalah Rp2.111,4 triliun, pemerintah malah mengajukan outlook RAPBNP 2017 menjadi Rp 2.077,0 triliun.

“Baru kali ini dalam sejarah, pemerintah mengajukan rencana belanja negara namun pemerintah sendiri tak yakin dengan yang diajukan,” ungkapnya. Belanja negara dalam outlook RAPBNP 2017 turun Rp3,5 triliun menjadi sebesar Rp 2.077,0 triliun dari target APBN 2017 sebesar Rp2.080,5 triliun.

Meskipun belanja negara turun, tetap saja terjadi pelebaran defisit Rp32,7 triliun menjadi sebesar Rp362,9 triliun atau sebesar 2,67 PDB dari target defisit APBN 2017 sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41 persen PDB.

Melihat kondisi itu sebenarnya, kata Gus, pemerintah tidak yakin dalam pengajuan belanja negera karena ada penurunan Rp3,5 triliun dari yang dikaji dalam outlook.

“Bagaimana mungkin RAPBN 2017 bisa dibuat pemerintah sementera mereka sendiri tidak yakin dengan keputusannya,” kata dia.

Selain itu, menurut Gus, penerimaan perpajakan yang dibuat dengan asumsi 85 persen dari total penerimaan negara harus dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan target lebih baik dari sebelumnya.

“Ini pemerintah kita lihat memang hanya mengandalkan satu sumber utama penerimaan yaitu dari pajak. Kalau nanti mereka menganggap masih kurang akan ditambal dari utang. Itu fenomena yang kita hadapi sejak tiga tahun terakhir,” ucap Gus Irawan yang juga ketua DPD Gerindra Sumut ini.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com