Nasional

Hadirkan Pelapor NA, UKM Garda Tipikor Unhas Gelar Diskusi Publik Bahas ‘Fee Oligarki’

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (Garda Tipikor) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Diskusi Publik di Warung Kopi (Warkop) Megazone, jalan Topaz Kota Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (13/3/2021).

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (Garda Tipikor) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Diskusi Publik di Warung Kopi (Warkop) Megazone, jalan Topaz Kota Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (13/3/2021).

Kegiatan tersebut menghadirkan, pelapor Gubernur Provinsi Sulsel, Nurdin Abdullah (NA), Djusman AR dan Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Unhas, Fajlurrahman Jurdi.

Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) Non Governmental Organization (NGO) Sulawesi, Djusman AR diawal pembicaraannya dalam diskusi, merespon pembatalan acara tersebut, yang sempat tertunda. Ia mengatakan kejadian tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dalam menyuarakan pemberantasan korupsi.

“Inilah risikonya ketika kita terus turut menyuarakan anti korupsi, hampir pasti selalu saja ada kendalanya.  Dan kendala itu bukan menyurutkan untuk melawan korupsi,” kata Djusman, yang juga Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar.

Lanjut Djusman, ia menuturkan kegiatan itu merupakan wujud peran serta masyarakat dalam menyuarakan anti korupsi.

“Ini merupakan wujud peran serta dalam menyuarakan anti korupsi. Kami dari NJO anti korupsi, tidak ada alasan untuk tidak merespon atau tidak menghadiri acara ini,” tuturnya.

Dalam diskusi tersebut, dirinya juga menjelaskan terkait penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang hingga kini netizen di media sosial (medsos) masih memplesetkan kata OTT yaitu Operasi Tangkap Tidur.

“Apa yang dilakukan KPK berkaitan penjemputan paksa atau penangkapan terhadap NA adalah merupakan rangkaian penyelidikan merujuk pada sprint Lidnya tertanggal 01 Oktober 2020, bagi KPK itulah strateginya meskpun memang banyak yang mempersoalkan bahwa mengapa dikatakan OTT sementara NA tidak berada ditempat atau sedang tidur? Bagi saya itu merupakan pendapat yang keliru, itu pendapat yang tidak bisa membedakan antara tertangkap tangan dan operasi tangkap tangan. Pendapat saya OTT tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya, yang dikenal dalam hukum itu khususnya dalam KUHAP tertangkap tangan. Intinya KPK sudah benar dan patutlah kita mendukungnya,” jelasnya.

Ia berharap, setelah acara tersebut, sejumlah lembaga khususnya di Sulsel ikut menyuarakan anti korupsi.

“Kita berharap ke depan akan muncul gerakan-gerakan seperti ini,” tambahnya.

Kegiatan itu bertemakan, menyelisik praktik ‘fee oligarki’ dalam pembangunan infrastruktur Sulsel.

Selain itu, Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Unhas, Fajlurrahman Jurdi menilai, kasus yang menjerat Gubernus Sulsel, NA yang berakibat OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari sistem demokrasi yang berada di Indonesia.

“Kasus yang menimpa gubernur Sulsel merupakan salah satu bahagian terkecil dari beberapa betapa rumitnya kekuatan sistem demokrasi ,” imbuhnya.

Nurdin Abdullah saat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Rifkianto Nugroho/detik)

“Bisa saja ustad, hingga Profesor ketika masuk di sistem demokrasi, itu bisa menjadi ‘momok’ yang menakutkan ketika masuk lingkaran oligarki,” tambah Fajlur sapaan akrabnya, yang juga penulis Buku Relasi Kuasa Ideologi dan Oligarki.

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com